Empat Prinsip Akuntabilitas Good Governance dan Prinsip Lain di Pemerintahan
Penulis kumparan
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTuliskan empat prinsip akuntabilitas good governance dan prinsip lainnya dalam pemerintahan! Pemerintah memiliki berbagai macam tanggung jawab. Salah satunya adalah mengatasi berbagai macam masalah.
Agar dapat mewujudkan tanggung jawab tersebut, pemerintah harus bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut harus menerapkan good governance atau pemerintahan yang baik.
Penjelasan Singkat tentang Good Governance dan Tujuannya dalam Pemerintahan
Apa yang disebut sebagai good governance? Good governance merupakan manajemen pemerintahan yang efektif, solid, profesional, dan efisien, yang mendahulukan kepentingan masyarakat serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.
Tujuan dari adanya good governance sebagai berikut:
Menciptakan birokrasi yang transparan
Menciptakan sistem birokrasi yang berintegritas
Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan juga produktif
Menciptakan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat
Empat Prinsip Akuntabilitas Good Governance
Apa jawaban yang tepat untuk menjawab soal “tuliskan empat prinsip akuntabilitas good governance dan prinsip lainnya dalam pemerintahan”?
Dikutip dari buku Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Dwiyanto (2021), keinginan mewujudkan good governance dalam kehidupan pemerintahan telah lama dinyatakan oleh para pejabat pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan good governance adalah dengan menjalankan prinsip atau unsurnya. Ada empat prinsip good governance, berikut penjelasannya.
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas memiliki arti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dengan seluruh tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam pengurusan piutang negara, terdapat beberapa prinsip akuntabilitas sebagai berikut:
Jujur, objektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen pengurusan piutang
Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran bidang piutang negara
Berorientasi pada pencapaian visi dan misi
Merupakan sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber daya di bidang piutang negara
2. Keterbukaan
Keterbukaan maksudnya adalah pemerintah harus dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat. Kesempatan di sini adalah untuk menyampaikan kritis maupun tanggapan kepada pemerintah.
3. Aturan Hukum
Pemerintahan yang baik adalah salah satu bagian dari kehidupan demokratis di suatu negara. Syarat untuk aturan hukum adalah adil, tegas, dan tidak pancang bulu.
4. Transparansi
Transparansi artinya adalah setiap pemerintahan harus transparan terhadap rakyatnya. Pemerintahan tersebut termasuk pusat dan daerah.
Baca juga: Peran Swasta dalam Pelaksanaan Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan
Demikian penjelasan tuliskan empat prinsip akuntabilitas good governance dan prinsip lainnya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pemerintahan. (FAR)