Gratifikasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Sanksinya

Ilustrasi Gratifikasi adalah, sumber foto (Tingey Injury) by unsplash.com

Gratifikasi adalah pemberian secara cuma-cuma dengan maksud atau tujuan tertentu. Istilah ini sering disebut dalam kasus-kasus suap dan korupsi.

Secara umum, gratifikasi merupakan pemberian hadiah kepada seseorang untuk mempengaruhi atau memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut. Hal ini tentu tidak dibenarkan karena bisa dianggap melanggar hukum di Indonesia.

Pengertian Gratifikasi

Ilustrasi Gratifikasi adalah, sumber foto (Hansjorg) by unsplash.com

Mengutip buku Pendidikan Antikorupsi oleh Alif Ilman Mansyur, dkk (2022), gratifikasi merupakan bentuk pelanggaran hukum berupa pemberian yang diberikan karena manfaat atau layanan yang didapatkan.

Gratifikasi adalah kegiatan menyogok dalam bentuk barang atau jasa yang mempunyai nilai. Pemberian cuma-cuma ini bisa disalurkan secara langsung maupun melalui perantara.

Dikarenakan gratifikasi bersifat mengancam integritas dari penerima, maka tindakan ini dianggap sebagai perbuatan pidana dan dilarang undang-undang. Contoh gratifikasi adalah pemberian uang, barang branded, pinjaman tanpa bunga, tiket wisata, dan lain sebagainya.

Dasar Hukum Gratifikasi dan Sanksinya

Ilustrasi Gratifikasi adalah, sumber foto (Hansjorg) by unsplash.com

Sanksi gratifikasi bisa diberikan bagi para pegawai negara yang terbukti menyalahgunakan jabatan dengan cara menerima hadiah untuk tujuan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Selain itu, sanksi gratifikasi juga diberikan kepada mereka yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dari seseorang secara ilegal. Sanksi tersebut yakni pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Pelanggar juga akan dikenakan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Berikut adalah dasar hukum gratifikasi yang akan diberikan pada para pelakunya:

Baca juga : Macam-macam Sanksi: Pidana, Perdata, dan Administratif

Secara garis besar, gratifikasi adalah hal yang dilarang oleh Negara. Oleh karena itu, ada ancaman sanksi yang berat bagi para pelakunya, baik itu hukuman penjara maupun denda. (DLA)