Hal yang Diatur secara Khusus dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945

Ilustrasi Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara Khusus Mengatur tentang Sumber Unsplash/Syahrul Alamsyah Wahid

Perihal mengenai keuangan negara diatur dalam Hal Keuangan Pasal 23 UUD 1945. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Tujuan penyusunan APBN adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara Khusus Mengatur tentang APBN

Ilustrasi Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara Khusus Mengatur tentang Sumber Unsplash/Syahrul Alamsyah Wahid

Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang penerimaan dan belanja negara untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan buku Ius Constituendum, Djoko Sumaryanto (2020:30), berikut adalah bunyi pasal dan penjelasannya.

Dasar hukum keuangan Negara RI adalah Pasal 23 UUD 1945 (Amandemen IV) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 E UUD 1945 (Amandemen IV) menetapkan:

Penjelasan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 UUD 1945, meliputi:

Dengan demikian, pada hakekatnya pengertian keuangan negara dalam Pasal 23 UUD 1945 meliputi seluruh kekayaan negara yang dipisahkan maupun tidak, sebagai berikut:

Baca juga: Bunyi dan Makna Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945

Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang APBN. APBN merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak.(DK)