Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Penjelasan Singkatnya
Penulis kumparan
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap negara mempunyai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum. Begitu pula dengan Indonesia. Tuliskan dan gambarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia!
Secara singkat, hierarki peraturan perundang-undangan paling atas diduduki oleh UUD 1945. Lalu, hierarki ini diakhiri oleh peraturan daerah kabupaten/kota.
Tuliskan dan Gambarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia!
Mengutip buku Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah (2020: 11), peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
Peraturan perundang-undangan dimiliki oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat urutan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Tuliskan dan gambarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia! Berikut jawabannya.
A. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Hierarki peraturan perundang-undangan di negeri ini dapat dilihat sebagai berikut.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Peraturan pemerintah
Peraturan presiden
Peraturan daerah provinsi
Peraturan daerah kabupaten/kota
Hierarki ini dibuat bukan tanpa alasan karena peraturan perundang-undangan yang terletak lebih rendah tak boleh bertentangan dengan di atasnya. Itulah mengapa para pembuat kebijakan harus memahami hal ini agar tak terjadi permasalahan di kemudian hari.
Selain itu dapat diketahui bahwa urutan tertinggi di hierarki tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945. Hal ini menandakan bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang tak bisa diganggu gugat.
Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD 1945 juga tak bisa ditentang oleh peraturan manapun. Dengan kata lain, semua peraturan di Indonesia pasti sesuai dengan UUD 1945 yang dibuat berdasarkan kondisi dan kehidupan rakyat.
Baca juga: Tujuan dan Perubahan Amandemen UUD NRI Tahun 1945
B. Gambar Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Jika ingin menggambar hierarki peraturan perundang-undangan, maka harus memulainya dari UUD 1945 di atas, lalu diakhiri dengan peraturan daerah kabupaten/kota di bawah. Berikut contohnya.
Itulah jawaban untuk pertanyaan “Tuliskan dan gambarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia!”. Singkatnya, ada tujuh peraturan perundang-undangan di negeri ini yang tersusun secara hirerarkis seperti pembahasan di atas. (LOV)