Hubungan antara DPR dengan Presiden yang Tercantum dalam UUD 1945 Pasal 11

Ilustrasi bagaimana hubungan antara DPR dengan presiden. Foto: Unsplash/Dino Januarsa

Setiap lembaga pemerintahan harus saling berhubungan satu sama lain untuk menciptakan kebijakan. Salah satunya DPR dengan presiden. Akan tetapi, banyak yang masih bingung tentang bagaimana hubungan antara DPR dengan presiden.

Terlebih keduanya memiliki wewenangnya masing-masing. Di sisi lain, baik DPR sebagai bagian legislatif dan presiden lembaga eksekutif tugas yang berbeda.

Bagaimana Hubungan antara DPR dengan Presiden?

Ilustrasi bagaimana hubungan antara DPR dengan presiden. Foto: Unsplash/Mufid Majnun

Dikutip dari jurnal Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, Fikri Wahyudin, dkk. (2019), negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana semua kebijakan dan semua komando tertinggi berada di tangan presiden.

Meski demikian, pada sistem pemerintahan presidensial ini pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya akan dikaji bersama dengan lembaga legislatif. Salah satunya adalah DPR.

Sebab, keduanya memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi. Akan tetapi, tugas dan wewenang yang dimiliki presiden dan DPR terbatas oleh sistem konstitusi yang bertujuan untuk terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang tertulis dalam UUD 1945.

Sedangkan hubungan antara DPR dengan presiden tertulis dalam UUD 1945 Pasal 11 yang sebelumnya hanya merupakan Pasal tanpa ayat; “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.

Kemudian pasal tersebut diamandemen dengan 3 ayat sebagai berikut.

Dari pasal tersebut, dapat diketahui jawaban dari pertanyaan bagaimana hubungan antara DPR dengan presiden adalah sebagai berikut.

Baca Juga: Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia

Itulah penjelasan singkat tentang bagaimana hubungan antara DPR dengan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Semoga informasi di atas bermanfaat dan menambah wawasan tentang bagaimana pemerintahan Indonesia dapat berjalan. (MZM)