Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal yang Pernah Diterapkan

Ilustrasi Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal. Foto: dok. Unsplash/Alexander Grey

Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal merupakan kebijakan yang sempat diterapkan pemerintah Indonesia saat sistem pemerintahan demokrasi liberal dijalankan. Salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan adalah Gunting Syarifuddin.

Selain itu, masih ada beberapa kebijakan ekonomi lainnya yang sempat diterapkan pada zaman demokrasi liberal. Masing-masing kebijakan ekonomi tersebut diterapkan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat itu.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Ilustrasi Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal. Foto: dok. Unsplash/Ibrahim Boran

Mengutip buku Pengantar Ilmu Ekonomi, Agung Nusantara dkk (2022: 16), pada masa demokrasi liberal yang berlangsung pada 1959 sampai 1957, terjadi pergantian kabinet yang cukup sering.

Hal tersebut disebabkan oleh jumlah partai yang cukup banyak namun tidak memiliki partai mayoritas mutlak. Pada masa demokrasi liberal, perekonomian diberikan kepada pasar untuk mengaturnya.

Kebijakan tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan sosial antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi karena adanya ketidakmampuan dalam bersaing di pasar.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada masa demokrasi liberal, maka diberlakukan beberapa kebijakan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal.

1. Gunting Syafruddin

Kebijakan ini diterapkan oleh Syarifuddin selaku menteri keuangan yang menjabat saat itu untuk memotong nilai uang atau sanering. Kebijakan ini diterapkan dengan memotong nilai mata uang dengan nominal Rp 2,50 ke atas.

Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar dan mengurangi peredaran jumlah uang.

2. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.

De Javasche Bank yang mulanya dikuasai pihak Belanda kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah sehingga menjadi Bank Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor.

Nasionalisasi De Javasche Bank ini juga membuat pemerintah menjadi lebih leluasa untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

3. Gerakan Benteng

Kebijakan yang dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo diterapkan untuk melindungi pengusaha Indonesia melalui kredit. Kebijakan ini juga dijalankan dengan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.

4. Sistem Ekonomi Ali Baba

Sistem ekonomi yang diinisiasi oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, dijalankan dengan tujuan untuk memajukan pengusaha pribumi. Kebijakan ekonomi ini diberi nama Ali Baba sbab melibatkan pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha keturunan Tionghoa (Baba).

Pada program ini pengusaha keturunan Tionghoa diminta untuk melatih tenaga kerja pribumi. Sebagai imbalannya, pengusaha keturunan Tionghoa mendapatkan bantuan kredit beserta lisensi dari pemerintah.

5. Rencana Pembangunan Lima Tahun

Adanya pergantian kabinet pemerintahan yang terus menerus membuat adanya hambatan pembangunan. Maka dari itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun atau RPLT.

Kemudian DPR menyetujui RPLT pada 11 November 1958. Namun kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik akibat adanya resesi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa yang memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia.

Baca juga: Dampak Positif dari Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru

Demikian pembahasan tentang kebijakan ekonomi pada masa liberal. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan khususnya tentang perjalanan kebijakan ekonomi yang diberlakukan di Indonesia. (DAP)