Kisi-Kisi Contoh Soal CAT PPK Pemilu 2024

Ilustrasi Kisi-Kisi Contoh Soal CAT PPK Pemilu 2024 Sumber: pixabay.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sampai saat ini masih melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Kali ini, KPU telah memasuki tahapan untuk seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada artikel berikut, akan ada contoh soal CAT PPK Pemilu 2024 yang dapat dipelajari.

Dikutip dari situs resmi KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan.

Kisi-kisi Contoh soal CAT PPK Pemilu 2024

Berikut kisi-kisi contoh soal CAT PPK Pemilu 2024 yang dapat dijadikan refrensi untuk latihan sebelum tes.

Pada proses seleksi kali ini, metode tes yang digunakan berbasis Computer Assisted Test (CAT). Jadi para calon anggota PPK harus menjawab sejumlah soal yang berkaitan dengan peran sebagai petugas PPK.

Sebelum ke contoh soal, baiknya calon anggota PPK mengetahui terlebuh dahulu terkait gambaran singkat tentang tugas seorang anggota PPK.

Tugas dan kewenangan PPK adalah membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan (Panitia Pemungutan Suara) yang berkedudukan di Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang bersangkutan, dan berfungsi sebagai pelaksana PPK dalam mendukung penyelenggaaan Pemilu.

Contoh soal CAT PPK

Ilustrasi Kisi-Kisi Contoh Soal CAT PPK Pemilu 2024 Sumber: pixabay.com

Berikut contoh soal CAT PPK yang dapat disimak:

1. Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak

b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru

c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP

d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota

e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban A.

2. Landasan konstitusional hukum tata kelola pemerintahan Indonesia adalah?

a. UUD 1945

b. Pembukaan UUD 1945

c. Pancasila

d. Piagam PBB

e. Proklamasi 17 Agustus 1945

Jawaban A.

3. Dimana kedudukan tugas seorang PPK?

a. Kantor kecamatan

b. Kantor kelurahan

c. Ibu kota kecamatan

d. Kantor KPU

e. Pusat pemerintahan

Jawaban B.

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Resmi Sesuai PKPU

4. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum, menurut UUD 1945, kecuali?

a. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setia

b. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

c. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

d. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

e. Tidak ada jawaban yang salah.

Jawaban C.

5. Menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen, anggota MPR terdiri dari?

a. Anggota DPR dan DPD

b. Anggota DPR, utusan daerah, dan golongan

c. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongan

d. Anggota DPD dan utusan Golongan

e. Anggota MPR, DPR, dan DPD

Jawaban A.

6. Berdasarkan sejarah kelahiran GOLPUT (Golongan Putih) pada sekitar pemilu 1971, istilah tersebut dipergunakan untuk menyebut perilaku pemilih yang?

a. Pemilih yang tidak mengerti cara mencoblos tanda gambar sehingga kertas suara rusak

b. Pemilih yang tidak datang ke TPS karena malas

c. Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap bahwa rakyat tidak bebas memilih dan tak ada pilihan lain kecuali partai politik yang direstui pemerintah

d. Pemilih yang tidak peduli dengan demokrasi

e. Pemilih yang mencoba mengajak masyarakat mendirikan partai politik baru dengan nama GOLPUT

Jawaban C.

7. Pernyataan yang menyebutkan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dapat ditemukan dalam?

a. TAP MPR No. III/1978

b. TAP MPR No. II/1978

c. TAP MPR No. III/1979

d. TAP MPR No. II/1979

e. TAP MPR No. I/1978

Jawaban B.

8. Landasan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah

a. undang-undang Nomor 10 tahun 2016

b. undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

c. undang-undang Nomor 42 tahun 2008 di undang-undang nomor 5 tahun 2011

d. undang-undang nomor 8 tahun 2012

Jawaban B.

9. melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu merupakan tugas?

a. Bawaslu

b. KPU

c. kepolisian

d. kejaksaan

e. DKPP

Jawaban E.

10. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan?

a. Dasar Negara dan sistem kenegaraan

b. Sistem kewarganegaraan

c. Sistem Negara dan pemerintahan

d. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

e. Semua benar

Jawaban D.

Demikian kisi-kisi singkat tentang gambaran contoh soal CAT PPK Pemilu 2024. Jika ingin belajar lebih lanjut, cobalah rangkum sejumlah materi tentang konstitusi negara, landasan hukum Pemilu, sejarah Pemilu dan soal-soal yang dijadikan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Semoga contoh soal di atas dapat menjadi refrensi yang bermanfaat (ANG)