Konten dari Pengguna

Kunci Jawaban PKn Kelas 11 Halaman 28 Kurikulum Merdeka

Berita Terkini
Penulis kumparan
17 Agustus 2023 21:13 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi Kunci Jawaban PKn Kelas 11 Halaman 28 Kurikulum Merdeka, sumber: unsplash/PublikasiSMKN1Cibadak
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Kunci Jawaban PKn Kelas 11 Halaman 28 Kurikulum Merdeka, sumber: unsplash/PublikasiSMKN1Cibadak
ADVERTISEMENT
Kunci jawaban PKn kelas 11 halaman 28 Kurikulum Merdeka adalah informasi yang banyak dibutuhkan oleh siswa. Halaman tersebut membahas tentang Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila.
ADVERTISEMENT
Seperti yang diketahui, Pancasila adalah dasar Negara yang nilai-nilainya harus diimplementasikan dalam setiap elemen kehidupan. Memahami seluk beluk Pancasila akan mendorong generasi di masa kini untuk memiliki sikap nasionalisme.

Soal dan Kunci Jawaban PKn Kelas 11 Halaman 28 Kurikulum Merdeka

Ilustrasi Kunci Jawaban PKn Kelas 11 Halaman 28 Kurikulum Merdeka, sumber: unsplash/McheLee
Mengutip buku Indonesiaku bhinneka Tunggal Ika oleh Isra Widya Ningsih, dkk (2022: 32), sejak dahulu, leluhur bangsa Indonesia telah menyadari bahwa bangsa ini memiliki banyak perbedaan. Hadirnya pelajaran PKn ini diharapkan dapat menanamkan karakter yang sesuai dengan Pancasila. Berikut adalah soal dan kunci jawaban PKn kelas 11 halaman 28 yang bisa dipelajari oleh siswa:
A. Apakah yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Persamaan pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara Indonesia adalah tujuan rumusan dasar negara sebagai dasar hukum bagi sistem pemerintahan dan negara Indonesia.
ADVERTISEMENT
B. Apakah yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Hal-hal yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa tentang dasar negara Indonesia adalah cara memaknai Pancasila. Selain itu, ada pula perbedaan dari segi rumusan kalimat, bentuk diksi, dan susunan butir dalam rumusan dasar negara dari masing-masing pendiri bangsa.
C. Bagaimana kaitan antara agama dan negara dalam penentuan dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Agama dan negara dalam menentukan dasar negara Indonesia menghadirkan konsekuensi hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Atas nama konstitusi, negara mengurus urusan agama, sehingga negara Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keberagaman agama.
D. Bagaimana argumentasi para pendiri bangsa untuk menempatkan ajaran syariat Islam sebagai bagian dari dasar negara?
ADVERTISEMENT
Jawaban:
Penempatan syariat Islam sebagai bagian dari dasar negara tercantum dalam sila pertama Piagam Jakarta.
Sila pertama tersebut bertuliskan: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, hal tersebut lantas dirubah karena adanya desakan dari golongan Indonesia Timur bahwa negara Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama.
Moh. Hatta memberikan saran agar agama Islam tidak perlu masuk sebagai dasar negara secara formal tetapi tetap menjadi dasar moral bagi bangsa Indonesia.
E. Apa yang menjadi alasan kuat untuk tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Alasan kuat tidak menjadikannya syariat Islam sebagai dasar negara karena bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama dan kepercayaan.
F. Pesan moral apa yang dapat kita gali dari perdebatan panjang para pendiri bangsa, sampai akhirnya menuju pada satu kesepakatan Pancasila yang kita kenal sampai saat ini?
ADVERTISEMENT
Jawaban:
Pesan moral yang dapat digali adalah pentingnya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan. Dengan begitu, dasar negara bisa menampung segala perbedaan bangsa Indonesia.
Kunci jawaban PKn kelas 11 halaman 28 Kurikulum Merdeka di atas bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengerjakan tugas dari guru. Dengan begitu, diharapkan siswa tidak hanya memperoleh nilai memuaskan, tetapi juga pemahaman yang luas tentang Pancasila. (DLA)