Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.95.1
Konten dari Pengguna
Landasan Hukum Kementerian Negara Republik Indonesia dan Fungsinya
28 Januari 2025 18:02 WIB
·
waktu baca 2 menitTulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Di era pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat beberapa perubahan kementerian . Ternyata terdapat landasan hukum dibalik dibentuknya kementerian. Landasan hukum kementerian negara Republik Indonesia adalah undang-undang.
ADVERTISEMENT
Tiap kementerian yang dibentuk memiliki fungsinya tersendiri. Dengan adanya kementerian, pemerintah dapat menjalankan programnya dalam mensejahterakan rakyat hingga mendukung pertumbuhan dan pembangunan negara.
Penjelasan Landasan Hukum Kementerian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kementerian adalah pekerjaan (urusan) negara yang dipegang oleh seorang menteri atau lembaga atau kantor tempat mengurusi pekerjaan menteri; departemen.
Sedangkan dikutip dari jurnal Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Christin Nathania Liu (2022) kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintah.
Jawaban dari pertanyaan landasan hukum kementerian negara Republik Indonesia adalah Bab 5 Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan:
ADVERTISEMENT
Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia
Fungsi dari kementerian negara Indonesia tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi:
ADVERTISEMENT
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan landasan hukum kementerian negara Republik Indonesia adalah undang-undang. (MZM)