Konten dari Pengguna

Makna Prinsip Pemerintahan Demokrasi yaitu Adanya Supremasi Hukum

Berita Terkini
Penulis kumparan
13 Oktober 2024 17:06 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi prinsip pemerintahan demokrasi yaitu adanya supremasi hukum yang bermakna - Sumber: pixabay.com/ezequiel_octaviano
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi prinsip pemerintahan demokrasi yaitu adanya supremasi hukum yang bermakna - Sumber: pixabay.com/ezequiel_octaviano
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Prinsip pemerintahan demokrasi, yaitu adanya supremasi hukum yang bermakna apa? Pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan saat kekuasaan politik berada di tangan rakyat.
ADVERTISEMENT
Salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah supremasi hukum. Prinsip ini berperan sangat penting dalam menjamin keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu.

Prinsip Pemerintahan Demokrasi yaitu Adanya Supremasi Hukum yang Bermakna bahwa Hukum adalah Sesuatu yang Harus Dihormati

Ilustrasi prinsip pemerintahan demokrasi yaitu adanya supremasi hukum yang bermakna - Sumber: pixabay.com/succo
Salah satu prinsip utama dalam pemerintahan demokrasi adalah supremasi hukum. Prinsip pemerintahan demokrasi yaitu adanya supremasi hukum yang bermakna bahwa hukum menjadi sumber utama yang mengatur semua tindakan pemerintah dan masyarakat.
Dalam sistem demokratis, supremasi hukum berarti bahwa semua individu, tanpa terkecuali, harus hormat, dan tunduk pada hukum yang berlaku. Mulai dari seluruh lapisan warga masyarakat sampai dengan pemerintah, semua harus hormat pada hukum.
ADVERTISEMENT
Sikap hormat dan tunduk pada hukum ini merupakan landasan yang sangat penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Supremasi hukum memiliki beberapa makna penting, antara lain:

1. Menjamin bahwa Tidak Ada Seorang Pun di Atas Hukum

Artinya, baik pejabat publik maupun warga negara biasa harus mematuhi hukum yang sama. Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Berdasarkan buku Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, Usep Wahyu, SH, (2022), ketika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya bahwa hak-hak mereka akan dilindungi.

2. Supremasi Hukum Menciptakan Kepastian Hukum

Dalam sistem demokrasi, hukum harus jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Ketika masyarakat memahami hukum yang berlaku, mereka dapat bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut dan tahu apa yang diharapkan dari mereka.
ADVERTISEMENT
Kepastian hukum ini juga mendukung iklim investasi yang stabil, karena para investor cenderung berinvestasi di negara di mana hukum ditegakkan dengan baik.

3. Supremasi Hukum Mendukung Prinsip Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Pemerintah yang bertanggung jawab harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada rakyat. Dengan adanya hukum yang jelas, masyarakat memiliki alat untuk menuntut akuntabilitas dan memastikan bahwa pejabat publik bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Prinsip pemerintahan demokrasi yaitu adanya supremasi hukum yang bermakna bahwa hukum harus dihormati. Supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam pemerintahan demokrasi yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong akuntabilitas dalam pemerintahan. (DNR)