Penjelasan Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme beserta Pencegahannya

Ilustrasi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Foto: Unsplash/Markus Spiske

Jelaskan dan tuliskan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme! Pertanyaan ini sering kali diutarakan banyak orang. Hal ini disebabkan perilaku tersebut menjadi permasalah berbagai negara, termasuk juga Indonesia.

Padahal, dampak dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merugikan negara dalam bidang, politik, sosial, dan ekonomi. Inilah yang membuat perilaku ini harus dicegah sejak dini agar tidak menjadi suatu kebiasaan yang buruk.

Penjelasan Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Ilustrasi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Foto: Unsplash/Elimende Inagella

Jawaban dari pertanyaan jelaskan dan tuliskan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme diutarakan oleh Pope J. dalam Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia (2003). Berikut penjelasannya.

1. Korupsi

Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “coruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan.

Sedangkan dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.

Adapun menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Dalam istilah tersebut, terdapat tiga unsur korupsi:

2. Kolusi

Kolusi atau collusion ini adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu tindakan penipuan.

3. Nepotisme

Nepotisme yang berasal dari bahasa Inggris ‘nepotism’ yang secara umum mengandung pengertian “mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya/kelompok/golongan untuk diangkat dan atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya.

Singkatnya, nepotisme merupakan suatu perbuatan/tindakan atau pengambilan keputusan secara subjektif dengan terlebih dahulu mengangkat atau memberikan jalan dalam bentuk apa pun bagi keluarga/kelompok/golongannya di kedudukan atau jabatan tertentu.

Adapun menurut UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3, 4, dan 5 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yakni:

Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Ilustrasi pencegahan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Foto: Unsplash/Jesus Monroy Lazcano

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut di antaranya.

1. Penyempurnaan Kelembagaan Penegak Hukum

Penegak hukum harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Sehingga, diperlukan penyempurnaan agar terhindar dari adanya diskriminasi hukum agar masyarakat takut berbuat perilaku KKN.

2. Memperkuat Sarana Prasarana

Cara memperkuat sarana dan prasarana hukum yakni:

3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Meningkatkan dan memeratakan pelayanan masyarakat secara adil akan menciptakan kepercayaan para pegawai dari masyarakat. Selain itu, transparansi pelayanan dibutuhkan agar masyarakat dapat memantau secara langsung kegiatannya.

Baca Juga: 7 Pola Korupsi di Indonesia dan Penjelasan Singkatnya

Itulah jawaban dari pertanyaan jelaskan dan tuliskan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme beserta cara menanggulanginya. Semoga dengan mengetahui perilaku ini, dapat menumbuhkan rasa untuk menghentikannya agar Indonesia bebas dari tindakan KKN.(MZM)