Penyebab Buruknya Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Ilustrasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Foto: Unsplash/Nick Agus Arya

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, tahukah kamu bahwa perekonomian Indonesia sangatlah hancur. Sebenarnya apa penyebab buruknya keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan?

Bahkan, negara kita sendiri sampai harus berhutang dengan cukup besar dan kesulitan untuk membayarkan. Lantas, apa saja penyebab buruknya ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan dan bagaimana pemerintah mengatasi masalah tersebut?

Baca Juga: Sejarah Perbankan di Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Penyebab Buruknya Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Ilustrasi buruknya ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Foto: Unsplash/Chris Briggs

Dikutip dari buku Sejarah: SMA kelas XII oleh M. Habib Mustopo (2005: 36), terdapat beberapa hal yang menyebabkan perekonomian Indonesia di masa awal kemerdekaan sangatlah buruk, yakni:

Hyper Inflasi

Penyebab terjadinya inflasi yang sangat tinggi adalah beredarnya mata uang penduduk Jepang secara tak terkendali. Sampai-sampai saat pasukan sekutu berhasil menduduki sebagai besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Dari bank-bank tersebut, Sekutu mengedarkan cadangan uang untuk operasi mereka.

Sehingga, pemerintah Indonesia yang baru merdeka memiliki 3 macam uang yang berlaku, yaitu:

Blokade laut dimulai pada bulan November 1945 dengan menutup pintu keluar perdagangan Indonesia. alasan Belanda melakukan blokade adalah:

Akibat dari blokade ini, barang-barang Indonesia tidak dapat di ekspor. Selain itu, Indonesia kekurangan barang-barang dari luar negeri yang sangat dibutuhkan.

Kas Negara Kosong

Di masa awal kemerdekaan, pajak dan bea masuk sangat sedikit, sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan petani inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

Upaya Mengatasi Permasalah Ekonomi di Masa Awal Kemerdekaan

Pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak, di antaranya adalah:

Konferensi Ekonomi Februari 1946

Konferensi yang dihadiri para cendekiawan, gubernur, dan pejabat yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah yang terdesak, di antaranya:

Masalah Produksi dan Distribusi Makanan

Dalam konferensi tersebut, disepakati bahwa sistem autraki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

Masalah Sandang

Dalam masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. BPPM dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).

Konferensi ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Pada konferensi kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia.

Pinjaman Nasional

Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan Oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp 1 miliar. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp 500 juta. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

Orang Republik Indonesia (ORI)

Oeang Republik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946. Undang-undang ini dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Untuk pengaturan penukaran uang rupiah Jepang, diatur berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1946 yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 1946. Ketentuannya adalah sebagai berikut.

1) Lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah ORI.

2) Di luar Jawa dan Madura, seratus rupiah uang Jepang sama dengan satu rupiah ORI

Selain ketentuan tersebut, UU Nomor 19 Tahun 1946 khususnya pasal 1 juga menentukan bahwa setiap sepuluh rupiah ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram.

Banyak kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalah ekonomi di awal kemerdekaan. Meskipun banyak hal tidak sesuai dengan keinginan, namun lambat laun kebijakan tersebut memberikan dampak positif untuk negara Indonesia.(MZM)