Ragam Pendapat yang Minta Pemilu 2019 Dievalusi

Ilustrasi Pemilu 2019. Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Pemilu 2019 yang berlangsung secara serentak menghasilkan kritikan dari banyak pihak. Itu karena ada banyak masalah yang muncul dalam proses sebelum dan sesudah hari pemilihan.

Indonesia untuk kali pertama menggelar pemilihan secara serentak pada Pemilu 2019. Ternyata, tujuan agar lebih efektif justru menghasilkan banyak permasalahan yang jadi sorotan hingga hari ini.

Salah satu masalah yang paling mencolok dalam Pemilu 2019 adalah banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Alhasil, seruan untuk mengadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 pun menyeruak,

Berikut rangkuman sejumlah pihak yang meminta agar Pemilu 2019 segera dievaluasi:

1. Wapres Jusuf Kalla

"Itulah yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS juga di kepolisian ada korban. Tentu harus evaluasi yang keras, salah satu hasil evaluasi dipisahkan antara pilpres dengan pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat."

Pernyataan ini diungkapkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla usai pertemuan dengan para tokoh Islam di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/4).

2. Perludem

"Bagaimana tidak, dalam proses penghitungan suara di TPS saja, anggota KPPS memerlukan waktu sampai dengan lewat tengah malam untuk menyelesaikan penghitungan lima surat suara. Belum lagi ditambah beban untuk melakukan pengadministrasian hasil pemilu dalam berbagai jenis formulir yang banyak jumlahnya untuk lima jenis pemilu yang diselenggarakan."

Pernyataan ini diungkapkan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, dalam keterangannya, Selasa (23/4).

3. Mendagri Tjahjo Kumolo

"Dengan KPU sekarang tentu juga membuat evaluasi. Kemendagri juga membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK, keserentakkan itu apakah harus hari, tanggal, jam, bulan yang sama. Yang kedua juga evaluasi kami mengenai masa kampanye apakah harus sekian bulan. Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem pemilu yang demokratis tapi lebih efektif, efisien, begitu."

Pernyataan ini diungkapkan Mendagri Tjahjo Kumo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

4. Wali Kota Bogor Bima Arya

"Ini jumlah korbannya cukup banyak, cukup masif kita evaluasi model serentak gini. Ada implikasi dari kesehatab, itu yang penting dievaluasi ke depan. Semua kebanyakan tokoh masyarakat yang sudah berumur, kebanyakan pensiunan. Ke depan perbaiki, sempurnakan dari segi usia. Anak-anak muda harus dilibatkan yang ketahanan fisiknya kuat."

Pernyataan ini diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya kepada Antara, Rabu (24/4).

5. Pengamat

"Saya berpandangan pelaksanaan pileg dan pilpres sebaiknya dipisah seperti pada pemilu sebelumnya. Tentunya dengan merevisi ulang UU Pemilu. Pemilu serentak yang menggabungkan pileg dan pilpres sudah seperti itu kondisinya, apalagi kalau nanti ditambah dengan pilkada seperti yang direncanakan pada pemilu serentak 2024. Sulit dibayangkan masalah yang akan muncul."

Pernyataan ini diungkapkan pengamat politik dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Nurdin Muhammad, seperti dilansir Antara, Rabu (24/4).