Sejarah dan Tujuan Lahirnya Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia

https://pixabay.com/id/users/denysabri-701311/ - lahirnya sistem pemerintahan demokrasi di indonesia bertujuan untuk

Dalam materi pelajaran PPKN untuk siswa SMA/MA, dijelaskan bahwa lahirnya sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan. Benarkah seperti itu? Bagaimana sejarah awal mulanya pemerintahan demokrasi diterapkan di Indonesia?

Baca Juga: Pengertian dan Karakter Utama Demokrasi Pancasila

Lahirnya Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia Bertujuan untuk Mengikutsertakan Rakyat dalam Pemerintahan

Tadi sudah disebutkan bahwa lahirnya sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan. Apa alasannya?

Sebelum itu, kamu harus tahu lebih dulu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh rakyat, baik langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum.

https://pixabay.com/id/users/planet_fox-4691618/

Abraham Lincoln menyatakan bahwa pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan diambil melalui proses perundingan dan diskusi yang menghargai hak-hak minoritas.

Demokrasi juga mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta pengakuan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah datang dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Prinsip inilah yang menjadi alasan di balik lahirnya sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.

Sejarah Lahirnya Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia

Sejarah lahirnya sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dimulai setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang didasarkan pada konstitusi yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Namun, demokrasi yang dijalankan belum bisa stabil karena adanya ketidakstabilan politik yang masih terancam oleh gerakan separatis dan kolonialisme. Selain itu, ada juga berbagai masalah ekonomi dan sosial yang menjadi penyebab ketidakstabilan politik.

Mengutip dari buku Indonesian Political Thinking 1945-1965, Herbert Feith, Lance Castles, 2007, pada tahun 1950, Indonesia mencoba untuk mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan melaksanakan pemilihan umum pertama pada tahun yang sama. Namun, demokrasi pada masa ini juga masih belum stabil dan sering terganggu oleh konflik politik dan militer.

Kemudian, pada tahun 1959, Indonesia mulai mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ini didasarkan pada konstitusi tahun 1950 yang telah direvisi. Sistem ini juga tidak bertahan lama karena terjadi ketidakstabilan politik yang memuncak pada peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.

Setelah peristiwa tersebut, Indonesia mengalami periode Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dianggap sebagai pemerintahan otoriter. Akhirnya, setelah tekanan politik dan ekonomi yang meningkat, Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998 dan Indonesia kembali ke sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan pemilihan umum yang diadakan secara berkala.

Inilah asal usul lahirnya sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk mengikutsertakan rakyat dengan cara melakukan berbagai hal yang memberikan pelindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). (DNR)