Syarat Sebuah Daerah untuk Bisa Menerapkan E-budgeting

Ilustrasi syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting, sumber foto Alexander Mils on Unsplash

Pernahkah kalian mendengar istilah e-budgeting? jadi e-budgeting merupakan singkatan dari elektronik budgeting atau dalam bahasa Indonesianya adalah anggaran elektronik. E-budgeting biasanya diselenggarakan oleh pemerintah, lalu apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting? Berikut penjelasannya.

Baca juga: Dampak Penerapan E-Budgeting dalam Pemberantasan Korupsi

Pengertian E-Budgeting

Ilustrasi syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting, sumber foto Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Mari melihat lebih dalam mengenai pengertian dari e-budgeting. Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa e-budgeting merupakan elektronik budgeting yang biasa digunakan oleh pemerintah.

Dikutip dari buku Akuntansi Sektor Publik karya Hantono dkk, (2021) e-budgeting disusun untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas dari sektor anggaran pemerintah. Karena sektor anggaran merupakan salah satu sektor yang memiliki peluang besar untuk dilakukannya kecurangan.

Penerapan sistem e-budgeting merupakan bentuk semangat dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, yang menyatakan jika keuangan daerah harus dikelola secara tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dalam proses penyusunannya, E-Budgeting dikategorikan menjadi dua jangka waktu, yaitu:

Apa Saja Syarat Sebuah Daerah Untuk Bisa Menerapkan E-Budgeting?

Jika berbicara mengenai syarat sebuah daerah bisa menerapkan e-budgeting maka ada beberapa, di antaranya adalah sebagai berikut:

Demikian adalah pembahasan mengenai jawaban dari pertanyaan syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting. (WWN)