Syarat Sebuah Daerah untuk Bisa Menerapkan e-Budgeting secara Mandiri

Ilustrasi apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting. Sumber: katie moum/unsplash

Apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-Budgeting merupakan informasi yang perlu diketahui. Informasi ini penting dilakukan sebagai langkah Pemerintah Daerah (Pemda) menuju akses keterbukaan informasi pemerintahan yang lebih baik.

E-Budgeting sendiri adalah sebuah sistem penyusunan anggaran yang termasuk didalamnya terdapat aplikasi berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Apa Saja Syarat Sebuah Daerah untuk Bisa Menerapkan e-Budgeting?

Ilustrasi apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting. Sumber: mufid majnun/unsplash

Pelaksanaan sistem e-Budgeting merupakan bentuk penerapan PP nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan jika keuangan daerah harus dikelola secara tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Mengutip buku Akuntansi Sektor Publik, Hantono dkk, (2021) e-Budgeting disusun untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas dari sektor anggaran pemerintah. Sektor anggaran merupakan sektor yang memiliki peluang besar untuk dilakukannya kecurangan.

E-Budgeting adalah bentuk solusi untuk melakukan transparasi pada pembuatan anggaran dalam pemerintahan. Tujuan utamanya agar tidak terjadi kecurangan berupa korupsi karena masyarakat dapat melihat dan membaca anggaran yang dibuat pemerintah daerah.

Lantas apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-Budgeting? Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah (Pemda) harus sudah memiliki infrastruktur yang diperlukan. Infrastruktur disini adalah kemampuan untuk membuat, merawat, dan mengaplikasikan sistem e-Budgeting yang digunakan.

2. Menyediakan tenaga kompeten yang berhubungan dengan sistem e-Budgeting atau memberikan penyuluhan kepada tenaga yang dipilih untuk berhubungan dengan sistem e-Budgeting.

3. Melakukan dan menjaga sinergi antara ekeskutif dan legislatif karena e-Budgeting ini berhubungan dengan anggaran daerah yang perlu dipertanggungjawabkan dengan benar.

4. Terdapat sumber daya yang baik dan cukup. Selain tenaga khusus sistem e-Budgeting, pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya lain yang mendukung terlaksananya sistem e-Budgeting hingga mampu diakses oleh masyarakat.

5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang e-Budgeting sehingga masyarakat mau mendukung adanya e-Budgeting. Perlu penekanan bahwa program ini adalah demi kebaikan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang masih awam terhadap teknologi.

Baca Juga: 4 Keuntungan Penerapan e-Budgeting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Demikian uraian jawaban dari pertanyaan apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-Budgeting. Semoga pemerintah daerah bisa melakukan penggantian sistem keuangan daerah ke e-Budgeting agar tercipta transparansi keuangan. (ARD)