Sejarah Quick Count Mulai Digunakan: Berawal dari Pilpres 2004

Konten dari Pengguna
11 April 2019 11:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita Terupdate tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi quick count. Foto: Widodo S Jusuf/Antara
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi quick count. Foto: Widodo S Jusuf/Antara
ADVERTISEMENT
Quick count atau hitung cepat kini telah dipakai dalam setiap edisi pemilihan. Mulai dari pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, hingga pasangan presiden dan wakil presiden.
ADVERTISEMENT
Sebelum era reformasi, metode quick count belum diperkenalkan masyarakat. Padahal, ini adalah cara untuk mengetahui hasil setiap edisi pemilihan dengan durasi yang jauh lebih cepat.
Bicara kapan mulai diberlakukannya quick count, Mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Rustam Ibrahim sempat membeberkannya. Menurut pengakuannya, LP3ES-lah yang pertama kali memperkenalkan metode quick count.
"Quick count pertama kali diperkenalkan LP3ES dalam Pilpres 2004. Waktu itu hanya LP3ES satu-satunya lembaga penelian yang melakukan QC. Pada tanggal 6 Juli 2004, LP3ES mengumumkan di depan media dalam dan luar negeri hasil Quick Count Pilpres langsung pertama di era reformasi," tulis Rustam lewat Twitter pada 11 Juli 2014.
Dalam Pilpres 2004 sendiri ada lima pasangan yang bersaing. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono 'SBY'-Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono, Hamzah Haz-Agum Gumelar, dan Wiranto-Salahudin Wahid.
ADVERTISEMENT
Quick Count yang dilakukan LP3ES ternyata sama dengan hasil yang diumumkan KPU. Saat itu LP3ES mengklaim SBY-JK dan Mega-Hasyim yang akan maju ke putaran kedua. Angka dari LP3ES saat itu adalah SBY-JK 33,2 persen dan Mega-Hasyim 26,0 persen. Dan hasil dari KPU adalah SBY-JK 36,6 persen dan Mega-Hasyim 26,6 persen.
Terkait Pilpres 2019, kumparan sendiri menjalin kerja sama dengan empat lembaga quick count. Mereka adalah CSIS, LSI Denny JA, Indobarometer, dan Charta Politika.