5 Kebijakan VOC di Bidang Politik yang Pernah Berlaku di Nusantara

Ilustrasi kebijakan VOC di bidang politik. Foto: Pixabay

VOC atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie (Perusahaan Hindia Timur Belanda) merupakan perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada 1602.

Sejak pertama kali didirikan, VOC berusaha menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat dominasinya di Nusantara. Kebijakan ini tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik.

Untuk mengetahui apa saja kebijakan VOC di bidang politik secara lengkap, simak uraian artikel Berita Update di bawah ini hingga tuntas.

Kebijakan VOC di Bidang Politik

Ilustrasi kebijakan VOC di bidang politik. Foto: Pixabay

Berdasarkan informasi dari buku IPS Terpadu : - Jilid 2A yang ditulis oleh Sri Pujiastuti, dkk., berikut beberapa kebijakan VOC di bidang politik.

1. Monopoli Perdagangan dan Intervensi Politik

Salah satu kebijakan utama VOC adalah monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Untuk mencapai tujuan ini, VOC tidak ragu melakukan intervensi politik terhadap kerajaan-kerajaan lokal.

VOC juga memanfaatkan konflik internal di kerajaan-kerajaan Nusantara dengan mendukung salah satu pihak agar bisa mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi.

Contohnya, VOC membantu Sultan Haji dalam perebutan takhta Kesultanan Banten pada 1682 dengan imbalan kendali atas perdagangan di wilayah tersebut.

2. Politik Devide et Impera (Pecah Belah dan Kuasai)

VOC menerapkan strategi devide et impera atau politik pecah belah untuk memperlemah kekuatan kerajaan-kerajaan lokal. Dengan cara ini, VOC memastikan bahwa tidak ada kerajaan yang cukup kuat untuk menandingi kekuasaannya.

Sebagai contoh, VOC ikut campur dalam konflik Kesultanan Mataram dengan mendukung Amangkurat II dalam melawan pemberontakan Trunajaya pada 1670-an. Sebagai balasannya, VOC mendapatkan wilayah dan hak istimewa di Mataram, termasuk hak monopoli perdagangan dan izin mendirikan benteng.

Baca Juga: Sejarah VOC dan Tujuan Pembentukannya

3. Perjanjian dengan Penguasa Lokal

VOC juga memanfaatkan perjanjian politik untuk mengamankan kepentingannya di Nusantara. Perjanjian-perjanjian ini umumnya menguntungkan VOC dan merugikan penguasa lokal. Beberapa contoh perjanjian penting yang dibuat VOC, antara lain:

Dengan perjanjian ini, VOC secara perlahan mengubah kerajaan-kerajaan Nusantara menjadi wilayah yang tunduk pada pengaruhnya.

4. Pendirian Benteng dan Pusat Administrasi

Untuk mengamankan kekuasaannya, VOC membangun benteng-benteng di berbagai wilayah strategis, seperti Benteng Batavia (Jakarta), Benteng Victoria (Ambon), dan Benteng Rotterdam (Makassar).

Benteng ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat militer, tetapi juga sebagai pusat administrasi VOC di daerah tersebut. Dari benteng-benteng ini, VOC mengendalikan pemerintahan lokal, mengawasi perdagangan, serta menindak perlawanan dari penduduk setempat.

5. Pengangkatan dan Penggulingan Penguasa Lokal

VOC memiliki wewenang untuk mengangkat atau menggulingkan penguasa lokal sesuai dengan kepentingannya. Banyak raja dan sultan di Nusantara yang diangkat oleh VOC setelah bersedia tunduk pada peraturan yang ditetapkan.

Sebaliknya, jika ada penguasa yang menolak bekerja sama, VOC tak segan menggulingkannya, seperti yang terjadi pada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten yang ditangkap dan diasingkan ke Batavia pada 1683.

(NDA)