Bentuk Pemerintahan Thailand dan Sistem Politik yang Berlaku
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Berita Update tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBentuk pemerintahan Thailand menarik untuk dipelajari, mulai dari sistem tradisional kerajaan hingga perkembangan politik modern.
Perubahan demi perubahan yang terjadi dalam sejarahnya menjadikan Thailand sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan dinamika politik yang kompleks.
Monarki, demokrasi, serta pengaruh militer menjadi tiga elemen penting yang tidak bisa dilepaskan saat membahas bagaimana pemerintahan di negara ini dijalankan.
Bentuk Pemerintahan Thailand
Dikutip dari laman edupedia.ac.id, bentuk pemerintahan Thailand adalah monarki konstitusional sejak revolusi 1932 yang mengakhiri kekuasaan absolut raja.
Dalam sistem ini, raja bertindak sebagai kepala negara yang sangat dihormati, sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi.
Raja Thailand tidak lagi memiliki kewenangan absolut, tetapi perannya tetap besar sebagai simbol persatuan nasional, pelindung agama Buddha, serta penjaga tradisi.
Posisi ini dijaga dengan ketat melalui undang-undang yang melarang segala bentuk penghinaan terhadap raja maupun keluarga kerajaan.
Sistem politik Thailand berbentuk parlementer dengan multipartai. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, sementara raja hanya berperan simbolis.
Parlemen terdiri atas dua kamar, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) yang dipilih langsung rakyat melalui pemilu, serta Senat (Senate) yang sebagian besar anggotanya ditunjuk oleh komite dengan dukungan militer.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi diterapkan, militer tetap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam politik Thailand.
Sejarah politik Thailand sering diwarnai dengan kudeta militer. Militer beberapa kali mengambil alih pemerintahan dengan alasan menjaga stabilitas dan melindungi monarki dari ancaman.
Kondisi ini membuat demokrasi Thailand berjalan tidak sepenuhnya stabil, karena pergantian kekuasaan kadang tidak melalui proses politik yang normal. Meski begitu, setelah periode kudeta biasanya pemerintahan sipil kembali dibentuk melalui pemilu.
Selain itu, konstitusi Thailand kerap mengalami perubahan mengikuti dinamika politik. Pengadilan konstitusi juga memegang peran penting, misalnya dengan membubarkan partai politik atau mencabut mandat tokoh tertentu ketika dianggap melanggar aturan.
Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum, politik, dan monarki di Thailand saling berkaitan erat. Secara keseluruhan, bentuk pemerintahan Thailand sebagai monarki konstitusional memperlihatkan perpaduan unik antara sistem kerajaan tradisional dan demokrasi modern.
Namun, pengaruh kuat militer dan stabilitas yang sering terganggu menjadikan politik Thailand berbeda dengan banyak negara lain di kawasan Asia Tenggara.(Yolan)
Baca juga: Bentuk Pemerintahan Otoriter Pelajaran Dari Negara-Negara Masa Lalu