Mekanisme Check and Balance dalam Kelembagaan yang di Indonesia

Mekanisme Check and Balance dalam Kelembagaan yang di Indonesia, Sumber Unsplash Dino Januarsa

Mekanisme check and balance dalam kelembagaan yang di Indonesia merupakan hal penting untuk diterapkan. Tujuannya agar lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia bisa berjalan dengan demokratis.

Kedemokratisan berbagai lembaga ini sendiri merupakan wujud dari hasil amandemen UUD 1945 dari tahun 1999-2002. Hal ini sesuai dengan bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, yaitu demokrasi.

Memahami Mekanisme Check and Balance dalam Kelembagaan yang di Indonesia

Mekanisme Check and Balance dalam Kelembagaan yang di Indonesia, Sumber Unsplash Dino Januarsa

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Trias Politica. Menurut buku Trias Politica, Extrix (2020: 9), Trias Politica adalah suatu sistem kekuasaan pemerintahan negara yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Masing-masing lembaga tersebut mempunyai tugasnya sendiri-sendiri demi berjalannya pemerintahan Indonesia. Saat menjalankan tugasnya inilah mekanisme check and balance dalam kelembagaan di Indonesia dibutuhkan.

Mekanisme ini mempunyai arti mengontrol lembaga-lembaga pemerintahan agar berjalan sesuai tugasnya. Dengan kata lain, mekanisme tersebut ada untuk memastikan agar tak ada lembaga yang menjalankan tugas lembaga lain dengan sengaja maupun tidak.

Hal ini bisa mencegah suatu lembaga menjadi lebih berkuasa daripada lembaga lainnya. Ketimpangan kekuasaan lembaga ini sendiri akan berujung pada tidak terwujudnya demokrasi di Indonesia.

Selain itu, ketimpangan kekuasaan ini juga menimbulkan lembaga yang otoriter. Bahkan lembaga tersebut bisa menggunakan otoritasnya hanya untuk golongan tertentu saja sehingga merugikan kehidupan rakyat Indonesia pada umumnya.

Baca juga: Pemerintahan Indonesia Menganut Sistem Presidensial, Ini Penjelasannya

Pelaku Mekanisme Check and Balance dalam Kelembagaan di Indonesia

Mekanisme Check and Balance dalam Kelembagaan yang di Indonesia, Sumber Unsplash Anggit Rizkianto

Mekanisme check and balance di Indonesia tak hanya dilakukan oleh suatu badan saja, namun oleh seluruh lembaga pemerintahan. Jadi, masing-masing lembaga saling mengontrol satu sama lain agar tidak ada tugas yang tumpang tindih.

Mekanisme tersebut dapat diwujudkan oleh lembaga pemerintahan melalui pembentukan undang-undang. Bagaimanapun juga, pembentukan undang-undang ini tak bisa sembarangan karena harus memperhatikan kepentingan rakyat.

Hal di atas berkaitan dengan prinsip Indonesia yang memegang teguh bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. Jadi secara tidak langsung, mekanisme ini dijalankan sesuai kebutuhan rakyat.

Itulah mekanisme check and balance dalam kelembagaan di Indonesia. Mekanisme ini sudah berlangsung sejak UUD 1945 diamandemen pada tahun 1999-2002 silam. (LOV)