News
·
14 Januari 2021 21:00

Mengenal Otonomi Daerah dan Tujuan-tujuannya

Konten ini diproduksi oleh Berita Update
Mengenal Otonomi Daerah dan Tujuan-tujuannya (26455)
Ilustrasi Pemerintah Daerah. Sumber: Kumparan.com
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah juga kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata otonomi itu sendiri berasal dari Bahasa Latin autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan.
ADVERTISEMENT
Dilansir dari beberapa sumber, tujuan penerapan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Selain itu, melalui otonomi daerah pengembangan pun dapat disesuaikan oleh pemerintah berdasarkan potensi dan ciri khas dari daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa otonomi antara daerah yang satu dan yang lainnya bisa saja berbeda.

Prinsip Otonomi Daerah

Setelah memahami makna dan tujuan dari otonomi daerah (OTODA), ada prinsip-prinsipnya yang perlu untuk Anda ketahui. Berikut adalah delapan prinsip pelaksanaan OTODA yang dilansir dari Jurnal JIPS.
  1. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah.
  2. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
  3. Luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, pelaksanaan OTODA yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
  4. Pelaksanaan OTODA harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah serta antardaerah.
  5. Pelaksanaan OTODA harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti bahan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkantoran baru, kawasan pariwisata, berlaku ketentuan daerah otonom.
  6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelengaraan pemerintah daerah.
  7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakan pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
  8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
ADVERTISEMENT
Apakah wilayah tempat tinggal Anda menerapkan prinsip pelaksanaan otonomi daerah? (AG)
sosmed-whatsapp-whitesosmed-facebook-whitesosmed-twitter-whitesosmed-line-white