Pelaksanaan Norma Hukum Bersifat Apa? Ini Jawabannya

Ilustrasi pelaksanaan norma hukum bersifat. Sumber: Unsplash/Sasun Bughdaryan

Guna menciptakan tatanan masyarakat yang baik dan teratur, terdapat norma-norma yang wajib dipenuhi, salah satunya norma hukum. Pelaksanaan norma hukum bersifat wajib.

Fungsi norma adalah untuk menghatur masyarakat. Jika melanggar norma maka akan ada sanksi yang diberikan. Khusus untuk norma hukum, sanksi yang didapatkan bisa berupa pemidanaan, denda, maupun hukuman sosial

Pelaksanaan Norma Hukum Bersifat Memaksa, Ini Penjelasannya!

Ilustrasi pelaksanaan norma hukum bersifat memaksa. Sumber: Unsplash/Tingey Injury Law Firm

Berdasarkan buku Pengantar Ilmu Hukum, Serlika Aprita, (2024), norma hukum bisa diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu.

Norma hukum memberikan perlindungan lebih tegas dibandingkan norma-norma sosial. Norma hukum mengandung isi sebagai berikut:

Pelaksanaan norma hukum bersifat memaksa dan mengikat. Memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapa pun. Sedangkan mengikat berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian.

Suatu norma hukum bersifat memaksa apabila norma yang diatur berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila dilanggar makan ada konsekuensi atau hukuman yang harus diterima oleh pelanggarnya.

Secara umum, sanksi atau hukuman dari pelanggaran norma hukum terbagi menjadi dua jenis, yakni pidana dan perdata.

Baca juga: Hukum Puasa Senin Kamis Setelah Nisfu Syaban untuk Umat Islam

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan norma hukum bersifat memaksa. Sebagai warga negara yang baik dan benar, pastikan untuk selalu mentaati norma hukum yang berlaku. (SASH)