Perbedaan Kelurahan dan Desa sebagai Lembaga Pemerintahan

Ilustrasi perbedaan kelurahan dan desa. Foto: Unsplash

Kelurahan dan desa adalah lembaga pemerintahan yang paling bawah di negara Indonesia. Meski berhubungan langsung dengan masyarakat, keduanya memiliki perbedaan dalam berbagai aspek.

Artikel ini akan menjabarkan perbedaan antara kelurahan dan desa, mulai dari pengertian, letak wilayah, pimpinan wilayah, hingga metode pemilihan pimpinan wilayahnya.

Perbedaan Kelurahan dan Desa

Ilustrasi perbedaan kelurahan dan desa. Foto: Unsplash

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Selain desa, terdapat lembaga pemerintahan yang setingkat dengan desa, yaitu kelurahan.

Kelurahan merupakan organisasi daerah pemerintah terendah yang dihuni sejumlah penduduk. Meski tampak serupa, terdapat beberapa perbedaan antara pemerintahan desa dengan kelurahan, di antaranya sebagai berikut.

1. Pengertian

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan tak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sementara itu, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangannya sendiri (otonomi).

2. Letak Wilayah

Perbedaan selanjutnya ialah pada letak wilayahnya. Kelurahan biasanya berada di daerah perkotaan, sedangkan desa umumnya terletak jauh dari perkotaan.

Baca Juga: Pelaksanaan Norma Hukum Bersifat Apa? Ini Jawabannya

3. Pimpinan Wilayah

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Dalam menjalankan pemerintahan, lurah dibantu oleh Dewan Kelurahan (Dekel), yang berfungsi sebagai pemberi masukan ke lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya.

Sementara itu, desa memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu sekretaris dan perangkat desa.

Selain itu, di desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Ruang lingkup kerja BPD meliputi pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), juga berbagai keputusan kepala desa.

4. Metode Pemilihan Pimpinan Wilayahnya

Berbeda dengan kepala desa, lurah tidak dipilih melainkan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap mampu dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Lurah menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari camat. Oleh karena itu, berlainan dengan kepala desa, lurah bertanggung jawab secara langsung ke camat.

Sementara itu, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan dan memiliki masa jabatan enam tahun. Kepala desa memperoleh gaji berupa tanah garapan atau tanah bengkok, sedangkan lurah memperoleh gaji bulanan dari pemerintah.

(SA)