Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Kemerdekaan hingga Sekarang

Ilustrasi bendera negara Indonesia. Foto: Pixabay

Perkembangan demokrasi di Indonesia sejatinya mengalami beberapa tahapan yang tidak selalu berjalan mulus, tetapi tetap menuju sistem yang lebih baik.

Sederhananya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan ke rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

Dalam berdemokrasi, pemerintah juga melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Lalu, seperti apa perkembangan demokrasi di Indonesia?

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Ilustrasi bendera negara Indonesia. Foto: Pixabay

Di Indonesia, demokrasi mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan hingga saat ini. Berikut sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia yang dikutip dari buku Meninjau Kembali Demokrasi di Indonesia karya Harry Farinuddin, S.Hum., dkk.

1. Demokrasi Parlementer (1945–1959)

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer. Pada masa ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri, sementara presiden hanya berperan sebagai kepala negara.

Ciri utama demokrasi parlementer di Indonesia adalah:

Kelemahan utama dari sistem ini adalah seringnya pergantian pemerintahan yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Akhirnya, pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan sistem pemerintahan ke UUD 1945.

2. Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Pada masa ini, sistem pemerintahan mengalami pergeseran ke arah otoritarianisme dengan dominasi Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin memiliki beberapa ciri, seperti:

Puncak dari sistem ini adalah meningkatnya konflik antara kelompok politik, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) yang akhirnya berujung pada peristiwa G30S/PKI pada 1965.

Baca Juga: 17 Bahasa Daerah di Indonesia yang Paling Banyak Digunakan

3. Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru (1966–1998)

Setelah peristiwa G30S/PKI, pemerintahan beralih ke tangan Soeharto dengan sistem yang dikenal sebagai Orde Baru. Demokrasi di era ini disebut sebagai Demokrasi Pancasila, tetapi dalam praktiknya bersifat otoriter. Ciri utama demokrasi di era Orde Baru:

Kendati berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, sistem ini mengalami banyak penyimpangan demokrasi. Puncaknya, krisis ekonomi dan gerakan reformasi 1998 menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

4. Demokrasi Reformasi (1998–sekarang)

Setelah Soeharto lengser, Indonesia memasuki era reformasi yang menandai kebangkitan demokrasi. Beberapa perubahan penting dalam sistem demokrasi di era ini meliputi:

Meskipun demokrasi di era reformasi lebih terbuka, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi seperti politik uang, polarisasi, dan korupsi.

(NDA)