6 Tahun Menanti, Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga Resmi Diakui Negara

Dekan FK Unair Prof Budi Santoso (pegang mikrophone) dalam perayaan Dies Natalis FK Unair, Selasa (12/9) kemarin. Foto: Masruroh/Basra

Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) akhirnya mendapatkan pengakuan payung hukum lewat Permenkes setelah menanti selama 6 tahun lamanya. Pada 9 September 2023 lalu, Permenkes Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal itu diluncurkan Menkes Budi Gunadi di atas kapal RSTKA saat berlabuh di Labuan Bajo, NTT.

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) menyambut gembira diterbitkannya Permenkes tentang Rumah Sakit Kapal. Artinya, keberadaan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) telah diakui pemerintah.

Dekan FK Unair Prof Budi Santoso mengatakan dengan adanya payung hukum bagi RSTKA saat ini, pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat di kepulauan dapat semakin prima.

“RSTKA ini kan rumah sakit kapal juga yang tentu memberikan suatu makna penting dengan adanya Permenkes ini,” ujar Prof Budi di sela acara Dies Natalis FK Unair, (12/9).

Selain diakui secara resmi oleh pemerintah, Prof Budi juga menyebut jika dalam pelayanannya, RSTKA kini memungkinkan untuk mengeklaim biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

“Tentunya dengan kehadiran pemerintah, dalam hal ini akan lebih nyata dengan adanya Permenkes sehingga masyarakat yang berada di tempat terpencil mendapatkan sentuhan pelayanan kesehatan,” tukasnya.

Prof Budi menuturkan, ke depan pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat yang berada di kepulauan.

“Kita gembira, bersyukur rumah sakit kapal ini sudah ada payung hukumnya, sehingga kita bisa mengembangkan ini lebih baik,” tandasnya.

RSTKA sendiri mulai berlayar sejak November 2017 di Pulau Bawean. Rumah sakit kapal milik Unair ini melakukan pelayanan dengan pendanaan dari donatur.