Agar Bantuan Tak Salah Sasaran, Data MBR di Surabaya Diperbarui
PerbesarWali Kota Surabaya Eri Cahyadi tancap gas untuk memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya. Salah satunya, dia meminta kepada camat dan lurah untuk kembali mendata masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bantuan yang diberikan tidak salah sasaran.
Dengan melibatkan dinas sosial (dinsos), Eri memberikan waktu seminggu agar data yang diperoleh dari RT/RW itu selesai.
“Ini nanti data baru. Untuk yang lama (MBR, red) sudah dihapus dan tidak dipakai lagi,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Basra, (15/3).
Lebih lanjut Eri menuturkan, dalam data itu nantinya akan lebih diperinci lagi siapa saja yang bekerja dalam satu KK.
“Jadi ini nanti rinci. Siapa yang belum bekerja, misalnya bapaknya bekerja dengan pendapatan di bawah UMK, namun punya anak yang sudah lulus sekolah atau sarjana, nah mereka yang akan kami intervensi (bantuan),” jelasnya.
Eri juga memaparkan nantinya akan dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Misalnya untuk warga yang tingkat kemiskinannya paling rendah. Kemudian warga yang lebih layak dan seterusnya. Dari situ lah pemkot dapat memberikan intervensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga yang masuk dalam klasifikasi tersebut.
“Lalu kita pantau dengan harapan warga itu akan lepas dari data MBR. Artinya dia sudah keluar dan sudah mampu. Karena setiap klasifikasi memiliki intervensi yang berbeda. Ada yang tidak memerlukan rumah susun (rusun), ada pula yang membutuhkan pelatihan atau keterampilan kemudian memperoleh peluang kerja,” urainya.
Dia lantas menambahkan, apabila pendataan sudah kelar maka akan segera dipublikasikan di kantor kecamatan dan kelurahan masing-masing wilayah.
“Supaya semua warga dapat mengakses. Nanti ada aplikasinya juga. Untuk itu berarti saya harus punya data dari RT-RW, lurah dan camat. Supaya bisa segera kita intervensi," tukasnya.
Eri juga mengajak agar para lurah dan camat bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakatnya. Selain itu, dia meminta jika warga membutuhkan bantuan atau sedang mengalami kendala, kelurahan maupun kecamatan diminta turun langsung untuk memberikan solusi.
“Yang saya sampaikan terus menerus adalah tidak ada arogansi kepada masyarakat dan harus solutif,” pungkasnya.