Banyak CPNS Mundur, Pakar: Pemerintah Harus Adaptif

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). Foto: Shutterstock

Baru-baru ini muncul fenomena ratusan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berbondong-bondong mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi.

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama, menyebut, alasan utama mereka mundur karena besaran gaji dan penempatan kerja.

Melihat persoalan itu, Prof Dr Jusuf Irianto Drs MCom menjelaskan bahwa hal tersebut adalah fenomena yang sangat menarik untuk terus diperhatikan.

“Posisi PNS menjadi incaran para pelamar kerja, itu dulu. Namun sekarang, terdapat pilihan lain berupa pekerjaan atau profesi yang lebih menarik. Kini sektor publik (pemerintah) bersaing dengan sektor lain (perusahaan swasta) dalam mendapatkan SDM bertalenta untuk bersedia diajak bekerja sama mencapai tujuan dan target yang ditetapkan,” jelas Prof Jusuf, Rabu (8/6).

Menurutnya, pemerintah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendapatkan SDM terbaik dan bertalenta. Tujuannya untuk mendukung pelayanan publik yang baik serta sebagai core business sektor publik.

Prof Jusuf mengatakan, saat ini hampir semua employers atau pemberi kerja telah mendesain sistem manajemen dan pengembangan SDM lebih efektif. Seperti, membangun budaya dan kepemimpinan yang kondusif dan suportif, mengubah wajah workplace sesuai kadar era digitalisasi menggunakan teknologi yang canggih, serta sistem kerja lebih lentur alias fleksibel.

Selain itu, banyak employers juga memberikan skema kebijakan organisasi yang lebih atraktif. Misalnya, paket gaji dan remunerasi yang adil dan menggiurkan, serta jenis pekerjaan yang lebih menantang.

Hal tersebut bertujuan menarik perhatian tenaga kerja yang potensial agar bersedia diajak bekerja sama sekadar menjadi staf atau duduk dalam posisi level manajemen.

“Jika birokrasi pemerintah sebagai workplace tak bertransformasi, maka jangan harap generasi milenial dan generasi Z yang dominan dalam labour market memiliki preferensi yang kuat untuk bergabung atau bekerja di sektor publik. Mereka cenderung memilih tempat kerja yang sesuai dengan karakter generasi zaman now,” ucap dosen Departemen Administrasi Publik ini.

Guna mengatasi hal itu, pemerintah harus merespons fenomena ini dengan bijaksana, merenung, dan menyadari bahwa zaman telah berubah.

Pasalnya, karakter generasi milenial atau zaman now tidak lagi sama seperti zaman dulu yaitu karakter generasi ‘kolonial’. Pemerintah harus mampu memetik hikmah dengan adanya peristiwa undur diri CPNS dan PPPK yang terjadi.

Terkait kemungkinan ke depan apakah ASN akan tetap diminati oleh generasi muda atau justru sebaliknya, ia menuturkan bahwa setiap kemungkinan ke depan akan selalu terbuka dan terjadi sesuai dengan perkembangan yang tidak terbayangkan sebelumnya.

“Karena itu, pemerintah harus adaptif terhadap setiap perubahan dan sigap menyusun kebijakan dan strategi yang paling tepat. Pemerintah harus agile, dinamis, serta responsif terhadap setiap kemungkinan perubahan itu,” tukasnya.