Bila PSBB Berlaku di Surabaya, Inilah Poin Penting yang Perlu Diketahui Warga

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat Konferensi pers pengusulan tiga kawasan di Jatim, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo untuk mengajukan status PSBB. Dok. Basra

Pada Minggu sore (19/4) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi mengumumkan rencana pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.

Khusus PSBB di Surabaya akan berlaku di seluruh kecamatan, sedangkan PSBB di Gresik berlaku di Kecamatan Manyar, Menganti, Kebomas, dan Driyorejo. Sedangkan PSBB di Sidoarjo akan berlaku di Kecamatan Taman dan Waru yang selama ini menjadi pintu masuk ke Surabaya.

Dengan adanya PSBB, masyarakat diharap bisa mengikuti instruksi untuk tetap bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.

Setelah mengumumkan rencana pengajuan status PSBB, Pemerintah Kota Surabaya, maupun Pemerintah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melengkapi rancangan permohonan PSBB disertai data-data seperti jumlah peningkatan dan penyebaran kasus COVID-19, jumlah kejadian transmisi lokal, data peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai kurva epidemiologi, serta informasi kesiapan daerah selama status PSBB berlaku nantinya.

Kesiapan itu meliputi ketersediaan kebutuhan hidup dasar masyarakat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

PSBB baru bisa dilakukan setelah ada ketetapan menteri maksimal dua hari setelah permohonan diterima dan telah dikaji oleh tim mengenai berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.

Status PSBB yang sudah berlaku di 18 kabupaten dan kota di Indonesia ini hanya bisa diajukan bila sudah terjadi peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 dan peningkatan jumlah kematian akibat penyakit COVID-19 yang signifikan dan cepat.

Hingga Minggu malam (19/4) jumlah pasien positif COVID-19 di Surabaya mencapai 299 orang dan 33 pasien (2 PDP dan 31 positif) yang dinyatakan meninggal dunia.

Sementara itu jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 745 orang, dan orang dalam pemantauan 1.892 orang.

Bila merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, selama PSBB warga masih bisa beraktivitas di luar rumah namun dengan batasan yang lebih ketat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, bersama Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuffin dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok. Basra

Saat status PSBB diberlakukan, warga di wilayah tersebut wajib menjaga jarak interaksi ketika melakukan aktivitas keagamaan atau berkegiatan di ruang publik.

Jumlah orang dan jarak akan sangat diperhatikan saat warga berada di tempat perbelanjaan ataupun fasilitas umum.

Saat PSBB, sejumlah pasar, toko kelontong, swalayan, layanan perbankan, restoran, serta fasilitas kesehatan, dan fasilitas olah raga masih tetap buka dengan membatasi jumlah orang, menjaga jarak, dan wajib memakai masker.

Jasa transportasi pengangkut penumpang juga masih mendapat izin beroperasi selama menerapkan pembatasan jumlah penumpang.

PSBB secara umum akan berlaku selama 14 hari. Sedangkan keputusan untuk mencabut status PSBB dilakukan setelah pemantauan dan evaluasi apabila penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berjalan baik, terdapat penurunan jumlah kasus, dan tidak ada penyebaran ke area atau wilayah baru.

***

*kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!