Ekonom Surabaya: Penanganan PSBB Tepat, Tindak Kejahatan Tidak akan Terjadi

Konten Media Partner
20 April 2020 14:31 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dr. Drs. M. Nadjib Usman, MM.
zoom-in-whitePerbesar
Dr. Drs. M. Nadjib Usman, MM.
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Salah satu kekhawatiran masyarakat tentang pemberlakuan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya adalah nasib kesejahteraan mereka.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal itu, Dr. Drs. M. Nadjib Usman, MM., selaku pakar ekonomi dari STIE Perbanas Surabaya mengatakan, pemerintah harus menyiapkan dana dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang telah dilakukan oleh DKI Jakarta dan Tangerang Raya.
Pemerintah daerah di sana memberikan bantuan sembako hingga menyediakan makanan dua kali sehari bagi masyarakat yang terdampak.
"Itu yang harus dipersiapkan, jadi pemerintah harus proaktif. Kalau masyarakat bisa dilayani, saya kira mereka akan welcome kalau diberi bantuan," ucap Nadjib ketika dihubungi Basra, Senin (20/4).
Selain itu, penerapan physical distancing juga perlu ditegakkan untuk mencegah adanya penularan virus.
"Karena saat ini dipinggir jalan orang-orang juga masih berkerumun. Kalau hal itu tidak terjangkau atau tidak ditindak dengan tegas, pemberian sembako tidak akan signifikan pengaruhnya," tambahnya.
ADVERTISEMENT
Nadjib menyebut, jika kedua hal itu dapat dilaksanakan dengan tepat tindak kejahatan atau kriminal tidak akan terjadi.
"Saya kira kalau penaganannya tepat, masyarakat yang rentan itu tidak akan nekat. Tindakan kejahatan itu juga tidak bakal terjadi," ucapnya.
Bahkan dosen Perekonomian Indonesia dan Ekonomi Internasional ini juga mengunkapkan, jika dalam pelaksanaan PSBB dibutuhkan bantuan dari semua pihak, terutama masyarakat menengah ke atas.
Misalnya dengan membuka donasi, atau memberikan sumbangan berupa sembako, masker dan hand sanitizer pada masyarakat kecil yang terdampak.
"Karena kalau uluran tangan mereka kurang, pemerintah juga akan kewalahan. Jadi semua pihak harus ikut mendukung," terangnya.
Bahkan Nadjib berharap pemberlakuan PSBB ini dapat segera dilaksanakan. Selain jumlah korban yang terus bertambah, mengingat tingkat perekonomian di Surabaya juga semakin menurun.
ADVERTISEMENT
Apalagi di Surabaya sendiri pendapatan asli daerah (PAD) yang paling besar berasal dari pajak hotel, restoran dan reklame.
"Kalau hotel dan restoran sampai pada tutup atau tinggal 10 persen okupansinya, akhirnya PAD-nya akan drop jauh. Makanya jangan ditunda lagi biar kita bisa mulai menata kembali perekonomiannya. Kalau integrasinya lambat, pertumbuhan PAD-nya juga akan lambat," pungkasnya.