Ini PR Besar Pemkot Surabaya di Tahun 2025

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Diskominfo Surabaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan untuk melanjutkan beberapa program prioritas yang menjadi pekerjaan rumah (PR) di tahun 2025. Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan tempat wisata, hingga penanganan banjir yang membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa beberapa program prioritas ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya tahun 2021-2026. Salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan.

"Seperti diversi Gunungsari, Jalan Raya Wiyung yang tembus sampai Menganti, dan membangun rumah sakit, itu PR besar kita," kata Eri, Rabu (1/1).

Selain infrastruktur jalan, Eri juga mengungkap rencana pengembangan tempat wisata pada tahun 2025. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Surabaya sebagai destinasi wisata. Juga sekaligus untuk menggerakkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Salah satu contohnya adalah Pesona Laser Air Mancur Jembatan Suroboyo, yang bertujuan menggerakkan UMKM. Pada tahun 2025, insyaallah Taman Harmoni juga akan dikembangkan, sehingga banyak tempat wisata baru yang akan dihadirkan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, penanganan banjir juga turut menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Surabaya di tahun 2025. Eri mengakui tantangan besar dalam menghadapi curah hujan tinggi, terutama jika terjadi bersamaan di wilayah Jombang, Mojokerto, dan Surabaya.

“Ketika Kali Jagir dan Kali Surabaya meluap, kita tidak bisa berbuat banyak karena dua sungai besar ini menuju ke laut. Itu yang menjadi PR kita,” tuturnya.

Sebagai langkah mitigasi, ia menyatakan bahwa di tahun 2025, Pemkot Surabaya akan membangun lebih banyak box culvert.

“Harapannya, ketika air laut pasang dan dua sungai besar tidak mampu menampung air, box culvert masih bisa membantu,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan masalah banjir di wilayah perbatasan, Eri mengaku akan bertemu dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Pertemuan ini bertujuan menyusun strategi bersama dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, BBWS Brantas, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Karena penyelesaian banjir yang ada di titik-titik perbatasan, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tetapi harus bersinergi dengan Sidoarjo, BBWS Brantas maupun Provinsi Jatim," pungkasnya.