Kasus Kekerasan Anak di Surabaya Meningkat, Ini Pemicunya

Sampai pertengahan tahun 2022, kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak di wilayah Kota Surabaya mengalami peningkatan.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya menyebut, kasus kekerasan dan pelecehan anak naik 24 persen. Terhitung sejak bulan Januari sampai Juni 2022.

Kepala DP3APPKB Surabaya, Tomi Andriyanto mengatakan, hasil verifikasi DP3A Jatim hingga Juli 2022 ada sekitar 66 kasus. Tercatat 15 kasus anak imbas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lalu ada tambahan 46 kasus non KDRT dan 2 kasus trafficking.

“Kasus yang terlaporkan dan di tangani sebanyak 66 kasus. Dalam periode yang sama yaitu bulan Januari-Juni tahun 2021 terdapat 50 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 66 kasus. Sehingga peningkatan sebanyak 16 kasus atau sekitar 24 persen itu yang kekerasan,” jelas Tomi, (2/8).

Tomi mengungkapkan, penyebab utama kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak ada dua hal. Yakni, faktor ekonomi dan sosial di lingkungan masyarakat.

“Contoh kasus orang tua yang sampai membanting anaknya dan segala macam. Itu neneknya kemudian keluar melaporkan dan segala macam,” ujarnya.

Ia mengatakan, kasus kekerasan paling banyak di alami pada lingkungan perumahan maupun perkampungan, di mana pelaku atau orang yang bermasalah adalah orang sekitar situ.

“Oleh karena itu kita minta RT/RW, kader Surabaya Hebat (KSH) lebih peduli lagi terhadap lingkungannya. Gaya metropolis yang cuek, tidak mau tahu terhadap lingkungan dan tetangga, itu yang harus di hilangkan. Lebih care dengan permasalahan sosial yang ada di lingkungan masing-masing,” kata Tomi.

Pelaku pelecehan seksual juga banyak dari lingkungan sekitar hingga keluarga sendiri. Oleh karena itu, perlunya dukungan dari masyarakat sekitar untuk lebih peduli dengan lingkungannya. Terutama untuk orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya bermain dengan siapa dan kemana.

“Iya lingkungan sekitar (pelaku pelecehan), bisa tetangga, pihak keluarga mereka juga,” paparnya.

“Permasalahan kita bagi dua. Menyangkut masalah keluarga (KDRT, eksploitasi anak, penelantaran anak, anaknya disuruh ngamen) dan permasalahan sosial (anaknya ngamen, melakukan kenakalan, bolos sekolah, nakal di fasum),” sambungnya.

Sedangkan kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan pada anak adalah masih banyak warga yang enggan melaporkan kasus kekerasan pada anak. Mayoritas warga memandang bahwa kekerasan pada anak dan perempuan adalah aib. Sehingga tak banyak kasus kekerasan yang bisa ditangani pihak terkait.

”Mindset warga yang enggan melaporkan kasus kekerasan pada anak, menjadi kendala utama. Selama penanganan, masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai aib,” tandasnya.

Meskipun kasus sudah dilaporkan, pihaknya juga masih kesulitan menemui pelapor. Sebab identitas dan domisili yang dilaporkan kadang tidak sesuai.

”Alamat dan lokasi rumah terkadang tidak sesuai dengan informasi yang diterima. Kendala lain adalah keterbukaan klien maupun keluarga pada saat proses pendampingan dan penanganan,” jelasnya.

Proses pendampingan pelapor juga memiliki kendala. Pada saat proses pendampingan pelaporan, terkadang klien atau pelapor bersedia melakukan proses tersebut. Tetapi tiba-tiba di tengah proses pelaporan tersebut klien ingin mencabut laporan. Dan beberapa minggu kemudian meminta bantuan kembali untuk meneruskan pelaporan dengan alasan memberi efek jera pada pelaku.