Kurikulum Merdeka Belajar Perlu Dihapus? Begini Kata Anak Muda di Surabaya

Mirza Akmal Dewan Pembina Aliansi Pelajar Surabaya. Foto: Masruroh/Basra

Tongkat kepemimpinan Kementerian Pendidikan telah berganti. Seiring pergantian ini muncul pertanyaan di masyarakat apakah Kurikulum Merdeka Belajar akan terus dilanjutkan? Terkait hal ini Aliansi Pelajar Surabaya turut angkat bicara.

Mirza Akmal Dewan Pembina Aliansi Pelajar Surabaya mengungkapkan perlu adanya evaluasi serius terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar terutama untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah.

"Menurut kami yang perlu dievaluasi itu pelaksanaan di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Kami banyak menerima keluhan dari adik-adik pelajar terkait Kurikulum Merdeka Belajar ini," ujar Mirza kepada Basra, Rabu (30/10).

Mirza menegaskan, berdasarkan laporan yang dia terima pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di kalangan pelajar justru menjadi beban bagi mereka.

"Ada banyak kegiatan praktik di lapangan, bikin projek. Dan itu semua justru jadi beban belajar bagi adik-adik pelajar," tukas pemuda 21 tahun ini.

Sebaliknya, Kurikulum Merdeka Belajar untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi dirasa Mirza sudah sesuai. Pasalnya, dengan adanya kurikulum ini dapat mengajak mahasiswa untuk bisa lebih mandiri.

"Kalau untuk jenjang perguruan tinggi masih oke lah. Tapi untuk jenjang ke bawahnya yang perlu dievaluasi lagi," tandasnya.

Kurikulum Merdeka Belajar sejatinya memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah, guru dan orang tua untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi satuan Pendidikan masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan kerap menimbulkan pro dan kontra.