MKKS Sebut Baru Ada 10 persen SMP Swasta di Surabaya yang Pagunya Penuh

Sejak Senin (17/7), Tahun Ajaran Baru 2023-2024 telah resmi dimulai. Bahkan, beberapa sekolah di berbagai jenjang telah melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Sayangnya, di balik hiruk pikuk tahun ajaran baru saat ini, masih terdapat kasus sekolah swasta yang kekurangan murid.

Erwin Darmoko Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Surabaya mengungkapkan, jika baru ada 10 persen sekolah SMP swasta di Surabaya yang pagunya terpenuhi dari total 262 SMP swasta.

"10 persen sudah terpenuhi muridnya untuk SMP besar-besar, seperti Santa Maria, Petra, Al Hikmah, dan lainnya. Karena segmentasinya memang berbeda. Dan yang 90 persen belum terpenuhi pagunya," ungkap Erwin saat dihubungi, Rabu (19/7).

Erwin pun menyebut, jika SMP Swasta yang pagu belum terpenuhi masih membuka pendaftaran. Hal ini lantaran, ia mendapatkan informasi jika masih banyak murid yang belum mendaftarkan diri.

"Karena masyarakat ingin masuk sekolah negeri, padahal PPDB sudah ditutup. Ada orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan masuk negeri walaupun PPDB sudah ditutup. Saya ada laporannya," sebutnya.

Erwin juga menuturkan, jika banyak orang tua yang telah mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah seperti SMP 17 Agustus 1945, SMP Wijaya, hingga SMP Giki 2, melakukan pencabutan berkas.

"Kasus seperti ini sudah terjadi sejak 2018. Tapi di tahun ini (2023) persentasenya semakin tinggi. Banyak sekolah pagunya belum terpenuhi, banyak anak yang belum daftar karena nunggu masuk negeri itu tadi," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk mensosialisasikan jika masih banyak SMP Swasta yang membuka pendaftaran, dan mengembalikan siswa-siswa yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke SMP swasta.

Jika hal itu tidak direalisasikan, pihaknya akan menemui Wali Kota Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah swasta.

"Kami tunggu 1-2 hari ke depan bagaimana aksi dari Dispendik, kalau tidak ada tindakan kami sowan (berkunjung) ke Pak Wali untuk menuntaskan masalah ini. Karena masih banyak teman-teman swasta yang belum mendapatkan murid," tukasnya.