Pentingnya Akurasi Data dan Mengoptimalkan IoT untuk Sektor Laut dan Perikanan

Ilustrasi Gambar oleh Quang Nguyen vinh dari Pixabay

Tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang paling fundamental adalah persoalan data. Seperti yang kita tahu setiap daerah bahkan di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk data statistik rata-rata data sudah delay 2 tahun dan tidak akurat untuk penunjang pengambilan kebijakan dan sistem manajemen saat ini.

Pada sektor perikanan budidaya baik tawar, payau, maupun laut, data yang tersedia yaitu data produksi dari per jenis ikan, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa sektor perikanan budidaya adalah sektor yang cukup holistik sehingga perlu berbagai macam data utama (primer) untuk mendukung dan melihat dari berbagai sektor.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan daerah sudah sewajarnya memiliki data yang akurat dan terbaru terkait kapasitas produksi, pemanfaatan area budidaya, serta efisiensi lahan. Termasuk data kebutuhan pakan dan data instalasi pengolahan limbah budidaya.

Sementara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada sektor perikanan budidaya juga masih menyisakan banyak persoalan dan terus mengarah kearah yang lebih kritis.

Masalah tidak kalah pelik juga dihadapi di sektor kegiatan perikanan tangkap, di tengah memanasnya klaim sepihak cina terkait batas laut di Laut Natuna Utara, pertimbangan yang dibuat tahun ini bukan berdasarkan perhitungan dari data tangkap tahun-tahun sebelumnya (year by year).

Bisa kita bayangkan tolak ukur pengelolaan sumber daya ikan (SDI) tahun ini masih diukur dengan data rilis stok 2017. Pembuatan peraturan dan estimasi pertimbangan pengelolaan saat ini tidak mampu mengikuti dinamika sumber daya ikan (SDI) dengan baik, sehingga eksekusi kebijakan operasionalisasi tidak dapat berlangsung cepat dan akurat untuk seluruh wilayah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Tentu masih segar di ingatan kita bahwa di era kepemimpinan Bapak Edhiy Prabowo, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan diskresi untuk 30 kapal nelayan dengan alat tangkap cantrang untuk kembali melaut di Laut Natuna Utara untuk mengimbangi ilegal fishing yang dilakukan nelayan negara lain, hal ini menunjukkan kegamangan dan ketidak konsistenan yang dikarenakan pengambilan kebijakan kurang didasari pada data yang kurang terukur.

Mari kita sedikit bergeser untuk sektor pengolahan yang kurang lebih sama dengan sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap dimana masih belum ada dan belum lengkapnya data yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peraturan yang presisi.

Sebut saja data bahan baku, data jumlah produk olahan perikanan, data jumlah industri rumah tangga, sedang dan besar. Masalah di sektor pengolahan yang utama adalah data tingkat konsumsi ikan yang masih mentah sehingga belum masih tercampur antara konsumsi ikan asli dan konsumsi produk olahan ikan, hal tersebut yang menyebabkan angka konsumsi ikan kita masih belum riil hingga saat ini.

Pengoptimalan Iot (Internet Of Things)

Memperhatikan tata kelola data di sektor kelautan dan perikanan yang masih kurang, maka menjadi sangat penting untuk segera dilakukan perbaikan. Menurut hemat penulis, perbaikan terkait data dapat dilakukan dengan beberapa step antara lain

1. Sinkronisasi antara lembaga dan instansi terkait untuk menghemat langkah perbaikan data di sektor kelautan dan perikanan. Selain untuk menghemat langkah hal ini juga untuk memastikan model alur proses awal produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

2. Pemanfaatan Iot (Internet Of Things) sebagai instrumen pengumpulan data, saat ini sudah seharusnya menggunakan aplikasi daring berbasis jaringan atau secara digital. Pengkodean jenis jenis ikan mutlak diperlukan di tempat pelelangan ikan (TPI) dan titik usaha budidaya, sehingga tidak ada jenisi kan yang tidak terdata. Standar pengkodean inilah kemudian yang membantu mempercepat pengiriman data ke sistem pusat yag bisa dimasukkan kepada pencatatan yang aktual. Selanjutnya data tersebut dapat digunanakan untuk proses analisi kebijakan perminggu,perbulan maupun tiap triwulan berikutnya.

3. Peningkatan kesadaran dan sumber daya manusia dalam mengumpulkan data di titik pendaratan ikan, dan titik usaha budidaya, sehingga apabila ada data yang tidak terkumpul atau mengalami error segera bisa di perbaiki dan dievaluasi

Sudah waktunya kita menjaga betul segala potensi negeri yang kita miliki, pergantian nakoda KKP saat ini tentu merupakan momentum awal untuk memperbaiki permasalahan paling fundamental yakni data, seiring dengan slogan yang baru didengungkan oleh pihak KKP yaitu “KKP REBORN”.

Penulis Wahyu Isroni S.Pi.,M.P

Dosen Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga