Soal Usulan Kampus Bisa Kelola Tambang, Begini Respons PTN di Surabaya

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Mohammad Nasih. Foto: Masruroh/Basra

Usulan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi perguruan tinggi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menuai pro kontra di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui hasil diskusi para pimpinan, perwakilan Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS (PP IKA ITS), dan stakeholder lain memberikan tanggapannya.

Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS sekaligus Ketua Dewan Pakar PP IKA ITS Prof Ir Agus Muhamad Hatta ST MSi PhD menyampaikan, saat ini opini publik terkait pertambangan seringkali diasosiasikan dengan perusakan lingkungan dan konflik sosial. Padahal, menurutnya, usulan pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi merupakan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pertambangan agar lebih berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Guru besar yang akrab disapa Hatta ini meneruskan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan pendanaan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, terutama dalam pengembangan riset dan inovasi.

“Adanya kesempatan ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perguruan tinggi dan masyarakat sekitar,” tutur Hatta, dalam keterangannya seperti dikutip Basra, Kamis (6/2).

Sejalan dengan hal itu, ITS sebagai kampus riset dan inovasi menyambut baik usulan tersebut. Terlepas akan peluang tersebut, Hatta menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Seperti halnya, pengusulan regulasi dan perizinan yang kompleks disebutnya akan memerlukan pemahaman dan strategi yang matang.

Sementara itu Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Mohammad Nasih, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah yang akan memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Namun, ia menekankan bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

"Jika niatan baik ini benar-benar direalisasikan, tentu dengan berbagai syarat yang jelas, kami akan menyambutnya dengan baik," tuturnya, belum lama ini.

Nasih menjelaskan bahwa bisnis tambang bukanlah sektor yang mudah dikelola, terutama jika lokasi tambang berada di daerah terpencil. Tantangan geografis dan logistik menjadi hambatan utama perguruan tinggi yang harus dihadapi.

Nasih menyebutkan bahwa jika izin tambang ini mampu memberikan manfaat nyata bagi perguruan tinggi, khususnya dalam meringankan beban keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka kebijakan ini akan disambut dengan baik.

Namun, semua itu tetap bergantung pada kesiapan dan perhitungan yang cermat.

"Jika hasil identifikasi menunjukkan potensi manfaat yang besar, tentu perguruan tinggi akan dengan senang hati menerima peluang ini," pungkasnya.