Tes Mata Pelajaran Jalur SBMPTN Dihapus, Pakar: Tidak Bisa Untuk Semua Jurusan

Kemendikbudristek baru saja meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-22: Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Transformasi itu dilakukan dengan tujuan menyelaraskan pembelajaran di jenjang pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi.

Transformasi seleksi masuk PTN tersebut dilakukan terhadap tiga jalur yang sudah ada selama ini, yakni Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN), dan seleksi masuk PTN jalur mandiri.

Kini, SNMPTN disebut sebagai seleksi nasional berdasarkan prestasi, SBMPTN disebut sebagai seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi masuk PTN jalur mandiri menjadi seleksi secara mandiri oleh PTN.

Menurut R. Mustofa, Pengamat Pendidikan Unusa, kebijakan tersebut merupakan terobosan yang bagus bagi dunia pendidikan di Tanah Air. Pasalnya, pada dasarnya manusia membutuhkan kemampuan yang holistik.

"Kan selama ini memang hanya fokus pada materi sehingga banyak muncul lembaga-lembaga kursus yang hanya menyiapkan siswa untuk memahami materi ujian, dan itu sama sekali tidak merepresentasikan kemampuan siswa dan terbatas oleh ruang dan waktu. Padahal kemampuan reasoning itu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak ada batas yang ketat antara ilmu satu dengan yang lain, malah cenderung terintegrasi," jelasnya saat dihubungi Basra, Kamis (8/9).

Namun yang perlu menjadi catatan, tegas Mustofa, kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan pada semua jurusan perkuliahan. Artinya hanya jurusan tertentu saja yang bisa menerapkannya.

"Perlu dicatat bahwa di jurusan-jurusan tertentu, seperti kedokteran, mungkin perlu dibedakan dan dicari formulasinya yang lebih tepat. Lebih tepatnya tidak pada semua jurusan, coba bayangkan kedokteran namun tidak punya latar belakang pengetahuan IPA atau biologi. Saya tidak berpretensi untuk mengekslusifkan kedokteran tapi faktanya begitu," tandasnya.

Mustofa lantas mengungkapkan tantangan terkait penerapan kebijakan tersebut, yakni konsistensi dan komitmen serta bagaimana mengimplementasikan kebijakan baru tersebut dengan baik.

"Seringkali kan ketika ada kebijakan baru ada distorsi antara konsep dan implementasi," tukasnya.

Mustofa menilai diperlukan sosialisasi mengingat suksesnya kebijakan karena ada dukungan dari semua pihak.

"Apalagi yang berkepentingan, agar semua bisa paham dan tidak ada gap," pungkasnya.