Truk Lumbung Pangan, Upaya BI Jatim-Pemprov Jaga Harga Pangan Jelang Idul Fitri

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur Erwin Gunawan Hutapea bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Foto: Humas BI Jatim

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2025. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui Penyerahan Aset Kendaraan Distribusi Pangan (Lumbung Pangan-EPIK Mobile) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Deputi Kepala Perwakilan BI Jatim, M Noor Nugroho, mengatakan bahwa Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan harga pangan secara nasional.

“Kami terus mendorong inovasi dan sinergi dengan pemerintah daerah agar pengendalian inflasi di Jawa Timur tetap dalam sasaran nasional. Distribusi yang efisien dan pasokan yang cukup adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas harga pangan,” jelasnya, seperti dikutip Basra, Rabu (19/3).

Nugroho melanjutkan, aset kendaraan distribusi pangan yang diserahkan oleh BI Jatim ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas distribusi pangan, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Lumbung Pangan-EPIK Mobile akan berfungsi sebagai armada khusus yang dapat menyalurkan bahan pangan secara langsung ke pasar atau pedagang, sehingga mampu menekan gejolak harga akibat kelangkaan pasokan di beberapa wilayah," tuturnya.

Lumbung Pangan EPIK Mobile merupakan bantuan dari Bank Indonesia (BI) untuk Pemprov Jatim, berupa truk yang berfungsi sebagai warung bahan pangan murah berjalan. Truk ini akan mendistribusikan 5 ton beras premium ke 13 Toko EPIK di 8 kabupaten/kota, yakni Surabaya, Madiun, Kediri, Malang, Sidoarjo, Gresik, Jombang, dan Ngawi.

Dengan peluncuran EPIK Mobile ini diharapkan masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.