Walkot Surabaya Ngamuk Ada Oknum Pegawai Kelurahan Terbukti Lakukan Pungli

Wali kota Surabaya Eri Cahyadi saat sidak di kelurahan Kebraon. Foto: Diskominfo Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngamuk (marah) saat tahu ada seorang oknum pegawai Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk). Eri pun memberi peringatan keras kepada sang oknum.

Peringatan ini disampaikan langsung Eri saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor kelurahan tersebut.

Sidak ini bermula dari laporan yang diterima Eri melalui kanal pengaduan masyarakat, termasuk Instagram dan WhatsApp pribadinya. Laporan tersebut menyebutkan adanya praktik pungli di kelurahan tersebut. Menanggapi laporan tersebut, Eri segera mendatangi kantor kelurahan untuk melakukan pemeriksaan langsung.

"Sebenarnya saya itu kan selalu saya katakan. Saya itu terbuka dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan hal apapun, melalui Instagram saya, melalui WA yang ke saya. Itu selalu ada laporan juga ke inspektur," ujar Eri.

Saat sidak, Eri langsung mengumpulkan seluruh pegawai Kelurahan Kebraon untuk memberikan pengarahan. Eri juga meminta kejujuran dari oknum pegawai yang terlibat pungli, serta menginstruksikan semua pegawai untuk membuat surat pernyataan yang menegaskan komitmen mereka untuk tidak melakukan pungli, apabila terjadi pelanggaran akan mendapatkan sanksi berat hingga pemberhentian dari jabatan.

Setelah membuat surat pernyataan, oknum pegawai berinisial B mengakui perbuatannya dan menjelaskan kepada Eri bahwa pungli tersebut juga melibatkan seorang ketua RT.

Eri memberikan kesempatan kepada oknum pegawai tersebut karena mau mengakui kesalahannya.

“Saya memaafkan karena pegawai tersebut mau berkata jujur dan mengakui perbuatannya, karena setiap manusia punya kesalahan,” kata Eri.

Eri lantas meminta oknum pegawai untuk mengembalikan uang pungli dan menegaskan bahwa tindakan serupa tidak boleh terulang kembali.

“Saya minta uangnya dikembalikan, karena sekali lagi dalam pengurusan adminduk tidak boleh ada pungli. Melayani warga adalah tugas Aparatur Sipil Negara (ASN),” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Eri menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungli di seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Saya sampaikan di Surabaya sudah ada Peraturan Wali Kota (Perwali) gratifikasi. Tidak boleh siapa pun itu menerima uang dan tidak boleh siapa pun itu meminta uang," tegas Eri.

Sebagai tindak lanjut, Eri menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan kepada oknum pegawai berinisial B itu.

Langkah-langkah konkret sebagai upaya pencegahan juga akan dilakukan, antara lain mewajibkan seluruh karyawan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun tenaga lapangan membuat surat pernyataan di atas meterai bahwa mereka tidak akan menerima atau meminta uang dalam pelayanan publik.

“Kedua, saya minta tidak ada lagi pelayanan publik yang berbelit-belit. Petugas harus membantu dan memberikan solusi, atau melapor kepada pimpinan jika ada kendala,” tambah Eri.

Ketiga, Eri menegaskan bahwa pelayanan publik harus berjalan sesuai jadwal, dimulai tepat pukul 07.30 WIB. Pada sidaknya kali ini, Eri masih menemukan kelalaian di mana kantor pelayanan belum dibuka padahal sudah lewat jam yang ditetapkan.

“Saya juga menegaskan lagi bahwa pelayanan adminduk di balai RW harus tetap berjalan tanpa pungutan,” imbuhnya.

Terakhir, Eri memberikan peringatan tegas bagi seluruh pegawai Pemkot Surabaya. Jika ada yang terbukti melakukan pungli lagi setelah peringatan ini, maka tidak ada lagi toleransi.

“Kalau sudah peringatan ini lagi, maka tidak ada lagi peringatan tertulis, langsung dicopot dari pegawai Pemkot Surabaya,” pungkasnya.