Mandatori E20 Segera Dikaji, Produksi Etanol di RI Baru 70.500 KL
PerbesarKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan program mandatori campuran etanol dengan bensin atau bioetanol 20 persen (E20) akan segera dikaji.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan kajian yang akan diluncurkan besok bertujuan menentukan kadar etanol yang akan diwajibkan pada tahun depan.
"Nanti kickoff program itu artinya kita masih diskusi dulu sama semua stakeholder untuk menentukan apa spek yang harus kita tentukan untuk dicampur ke bensin," katanya saat EBTKE ConEx 2026, Rabu (2/9).
Eniya menyebutkan, campuran tersebut masih terbuka antara 5 persen, 10 persen, atau 20 persen karena masih mempertimbangkan ketersediaan pasokan etanol. Dia menyebutkan, harus ada 20 pabrik etanol yang terbangun pada tahun 2027.
Untuk melaksanakan mandatori E10, dia mengungkapkan kebutuhan pasokan etanol di dalam negeri harus mencapai 1,2 juta KL per tahun. Sementara kapasitas produksi saat ini baru sebesar 70.500 KL.
"Kalau feedstock-nya untuk tahun depan E10 saja butuh sekitar kalau enggak salah 1,2 juta ya. Nah tetapi kita hanya bisa sekarang terhitungnya itu 70.500 kiloliter per tahun saat ini, saat ini yang kita kumpulkan," jelasnya.
Adapun Indonesia sudah memulai uji coba E5 secara terbatas melalui produk Pertamax Green 95 yang disalurkan PT Pertamina (Persero). Menurut dia, jika 20 pabrik belum terbangun, cukup mustahil untuk bisa melakukan mandatori tersebut.
Saat ini, Eniya mengatakan Kementerian ESDM masih menyiapkan revisi aturan Keputusan Menteri (Kepmen) terkait volume bioetanol, untuk menentukan berapa minimal kadar mandatori yang dilaksanakan pada tahun depan.
"Kalau kesiapan bahan baku juga kesiapan infrastruktur dari Pertamina ya, dan itu berlaku untuk semua badan usaha. Jadi tidak hanya Pertamina juga seperti halnya biodiesel. Jadi arahan Pak Menteri adalah meng-copy kesuksesan biodiesel menjadi bioetanol, ini yang kita ingin bahas besok di kick-off program," ucap Eniya.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa program bioetanol tidak ada subsidi layaknya biodiesel, alias non Public Service Obligation (PSO). Nantinya, akan ada tiga Harga Indeks Pasar (HIP) bahan baku bioetanol, yakni singkong, jagung, dan tebu atau molase.
"Saya akan persiapkan tiga HIP. Saat ini yang ada adalah Indeks Pasar molasses, yang sekarang sedang dibahas adalah indeks pasar untuk cassava, lalu HIP untuk jagung. Jadi nanti ada tiga. Kalau di India itu sudah bermacam-macam. Mau itu dari nira, mau itu dari sorgum, itu beda-beda semua," tutur Eniya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program mandatori campuran etanol dengan bensin atau bioetanol 20 persen (E20) butuh pasokan etanol 4 juta kiloliter (KL).
Bahlil mencatat, saat ini kebutuhan BBM jenis bensin (gasoline) di Indonesia mencapai 40 juta KL per tahun. Nantinya, pemerintah membutuhkan sekitar 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut.
Menurutnya, program bioetanol termasuk bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter," ungkap Bahlil dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI), dikutip Minggu (28/6).
Namun, lanjut Bahlil, dengan beroperasinya proyek RDMP Balikpapan sejak Januari 2026 dengan kenaikan produksi 5,5 juta KL bensin, maka Indonesia kini hanya impor bensin sekitar 20 juta KL.