Menperin temui Purbaya, Bahas Insentif Kendaraan Listrik-Kinerja Manufaktur
·waktu baca 2 menit
PerbesarMenteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari insentif kendaraan listrik hingga upaya mendorong kinerja sektor manufaktur.
Agus mengatakan dalam pertemuan tersebut pemerintah membahas berbagai bentuk insentif yang dapat diberikan sebagai stimulus, termasuk untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Menurut dia, insentif menjadi semakin relevan, tidak hanya untuk mendukung pengurangan emisi, tetapi juga untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan beban subsidi energi.
“Insentif macam-macam tadi kita bicarakan, salah satunya soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan,” kata Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (5/5).
Dia menjelaskan, selain aspek lingkungan, insentif EV juga memiliki peran penting dalam memperkuat industri dalam negeri dan melindungi tenaga kerja. Dengan pergeseran pasar menuju kendaraan berbasis listrik, kebijakan ini dinilai dapat menjaga daya saing industri otomotif nasional.
Meski demikian, Agus belum merinci skema maupun waktu pemberian insentif EV tersebut. Dia menyebut pembahasan lebih lanjut terkait hal itu akan melibatkan Kementerian Keuangan.
“Kapan EV mau diberikan insentif, bagaimana bentuk insentifnya, skemanya seperti apa, mungkin bisa dibicarakan langsung dengan Menteri Keuangan. Tapi memang tadi salah satu yang dibicarakan itu dari beberapa isu beberapa perihal yang dibicarakan dengan beliau itu,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agus menekankan pentingnya peran sektor manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Agus menyebutkan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat.
“Kami berdua, Kementerian Keuangan dan Kemenperin sudah duduk, kita bedah berbagai macam kendala yang mungkin dihadapi di lapangan oleh pelaku usaha industri. Nah itu kemudian mencarikan jalan keluarnya,” terangnya.
Upaya ini termasuk mencari solusi atas hambatan di lapangan, serta mengoptimalkan peran tim debottlenecking yang dibentuk pemerintah.
Lebih lanjut, Agus menyoroti kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor nasional yang mencapai sekitar 75 persen hingga 80 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dari sisi output, mayoritas produk manufaktur Indonesia masih diserap pasar domestik.
“Kita harus terbuka, tidak mengurangi dengan tetap memperhatikan dan melindungi pasar dalam negeri. Tapi kita juga perlu melihat kemungkinan meningkatkan ekspor produk ke luar negeri. Itu juga tadi banyak dibicarakan oleh kami berdua dengan antara dua kementerian,” tutupnya.