Mencari Perwakilan Rakyat yang Ideal di Kabupaten Kaimana

Ilustrasi politik. Foto: unplash

Pemilu 2024 semakin dekat. Lebih dari 18 partai nasional dan 6 partai lokal yang lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta pemilu 2024.

Tentunya pada kontestasi pemilu kali ini cukup menarik karena banyak sekali nama-nama baru yang keluar dari setiap partai, di nasional sendiri ada beberapa partai yang menggunakan selebriti untuk dicalonkan mewakili partainya dalam pertarungan.

Namun apakah ia sebagai pribadi mampu ketika memperjuangkan hak-hak rakyat nantinya ketika terpilih?

Tentu pembahasan itu sangat menarik jika kita kaji lebih dalam, akan tetapi pada pembahasan kali ini penulis ingin sekali membahas tentang perpolitikan daerah khususnya di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Kaimana merupakan daerah kecil di dada burung pulau Papua, kecil namun bisa memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam.

Sebelum menjelaskan bagaimana dinamika yang sudah terjadi serta pandangan penulis, saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu DPRD. DPRD merupakan Dewan perwakilan Rakyat Daerah yakni lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan berfungsi sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Tidak hanya itu, ada definisi lain yang lebih penting untuk diingat yaitu DPRD juga menjadi representasi rakyat. Dari namanya saja sudah jelas bahwa lembaga ini dibentuk untuk mewakili rakyat di pemerintahan karena dalam demokrasi kekuasaan paling tinggi dipegang oleh rakyat.

Terbentuknya lembaga ini dalam konsep negara demokrasi dikarenakan tidak semua orang harus masuk ke dalam jabatan pemerintahan sehingga untuk menanggulangi permasalahan tersebut setiap rakyat pada daerah tertentu harus mengajukan perwakilan untuk menjadi representasi rakyat.

Dalam pandangan penulis negara demokrasi sebetulnya diperuntukkan oleh negara yang secara kualitas SDM sudah melampaui rata-rata karena setiap individu rakyat paham bahwa semua orang memiliki hak untuk memimpin dan kewajiban hidup untuk memandang semua manusia itu setara.

Apakah di Indonesia belum cocok? Menurut penulis, iya. Sebab, SDM setiap daerah di negara Indonesia masih dikatakan rendah hal ini yang membuat angka kelahiran oligarki semakin banyak dan partai politik yang semena-mena dalam menentukan kebijakannya terhadap pemerintah.

Sebenarnya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi setiap daerah untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat bahwa partai politik itu sebagai organisasi yang mencalonkan dan tempat edukasi bagi para calon DPR sebelum masuk di ranah selanjutnya jika terpilih.

Secara idealnya partai politik tidak memiliki suara apa pun dalam lembaga perwakilan rakyat karena siapa pun yang terpilih itu dipilih oleh rakyat. secara sederhana menurut penulis dalam lembaga tersebut seharusnya tidak ada istilah fraksi-fraksi partai.

Kualitas Calon Wakil Rakyat Muda

Ilustrarsi. Foto: unplash

Balik ke topik, tentunya untuk mengurangi terjadinya praktik tersebut perlu adanya calon yang secara kualitas, ketokohan, dan pemikiran yang mampu mengimbangi itu semua. Sosok yang tidak dikenal melalui partai politik namun sosok yang lahir di tengah masyarakat, peduli dengan masyarakat dan lebih besar dari partainya.

Apakah ada sosok seperti itu? Kemungkinan kecil ada. Apalagi jika kita lihat pada perpolitikan Kabupaten Kaimana kita dapat melihat beberapa sosok yang sebetulnya independen, namun membutuhkan partai untuk dicalonkan. Bisa saja dia terpaksa harus ikut alur rusak yang sudah berjalan selama beberapa periode ini.

Tanpa menyebutkan nama-nama, penulis rasa publik telah melihat beberapa legislatif yang telah bekerja dengan cukup baik. Namun ada beberapa kebijakan pemerintah yang kurang di perhatikan sehingga tidak berjalan dengan baik atau kasarnya tidak tepat diterapkan. Mungkin dapat menjadi catatan bagi para DPRD yang akan melanjutkan tongkat estafetnya tahun lalu mungkin lebih kritis terhadap pemerintah.

Dari pengamatan penulis, di Kabupaten Kaimana sendiri sekitar 17 partai yang telah mendaftar di sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaimana. Puluhan bakal calon legislatif (selanjutnya akan ditulis bacaleg) telah didaftarkan oleh ke-17 partai.

Namun, penulis merasa aneh. Banyak sekali bacaleg muda yang penulis sendiri masih bingung, buat apa buru-buru mengajukan diri sebagai DPRD kabupaten Kaimana. Bagi penulis, Kaimana masih banyak hal yang harus dibenahi, bahkan tanpa perlu masuk ke dalam lembaga tersebut hal itu bisa di lakukan. Jadi apa yang dicari sebetulnya hanya sekadar pengalaman atau ingin dapat duduk manis di kursi DPRD?

Kita tahu bahwa semua orang boleh mengajukan diri sebagai calon DPRD. Namun bagi penulis, ada baiknya para calon-calon muda ini lebih baik banyak mencari pengalaman di tengah masyarakat. Entah apapun kegiatannya, tujuan utamanya untuk menyejahterakan rakyat.

Penulis memprediksi dalam waktu dekat ini akan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan partai untuk masyarakat namun katanya tidak boleh di cap sebagai kampanye, tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari panggung di masyarakat agar dikenal. Dan, itu sangat pencitraan sekali bagi orang-orang yang paham.

Memang benar, untuk mengubah kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik tergantung pada bagaimana perjuangan-perjuangan di jalur politik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Namun Dewan Perwakilan Rakyat harus paham terlebih dahulu masyarakat di daerahnya, bagaimana karakteristik serta kemajuan apa yang cocok diterapkan kepada masyarakat.

Potensi pemuda di zaman globalisasi seperti ini tentunya sangat besar. Perkembangan teknologi yang pesat membuat kesempatan-kesempatan untuk menyejahterakan masyarakat sangat besar. Akan tetapi hal ini tergantung sekreatif dan sekritis apa pemuda tersebut dalam mengelola itu semua.

Di samping itu, tantangan zaman abad-21 ini yang sangat cepat akan arus globalisasi membuatnya harus lebih waspada dalam mengawasi orang-orang yang masuk ke dalam eksekutif.

Maka dari itu untuk membangun mental, wawasan serta empati terhadap manusia, mereka harus memanfaatkan usia muda mereka untuk banyak belajar serta mencari pengalaman yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Contohnya, berkuliah agar memiliki pemfokusan dan mengikuti organisasi untuk mengembangkan soft skill dan relasi. Karena bagi penulis, para bacaleg muda yang tiba-tiba namanya dicalonkan oleh partai dapat menjadi boneka jika nantinya terpilih.

Beberapa argumentasi di atas merupakan langkah yang cukup ideal bagi penulis, karena pada dasarnya kabupaten Kaimana hari ini masih belum jelas arahnya. Lembaga eksekutif hari ini lebih memfokuskan pada pengembangan potensi pariwisata, dan anehnya semua ingin berdasarkan pada pariwisata.

Memang Kaimana memiliki potensi itu. Namun tidak mungkin juga potensi-potensi yang lain tidak ada. Pemerintah mungkin bisa berfokus pada pengembangan potensi pemuda-pemuda yang dapat dilihat sekarang ini sangat memprihatinkan.

Hal-hal seperti inilah yang harus dilihat oleh DPRD mereka yang mampu meluruskan kembali jalan pemerintahan. Banyak sekali hal yang harus dibenahi akan tetapi DPRD yang memiliki kualitas serat empati saja yang sadar akan hal ini.

Money Politics dan Strategi Kotor

unplash.com

Sudah menjadi budaya dalam kontestasi politik di Indonesia dari tahun ke tahun, bagi pembaca yang belum paham istilah money politic merupakan suatu bentuk praktik yang bertujuan untuk memengaruhi atau mengendalikan jalannya suatu kontestasi politik (dalam pembahasan ini pemilu) melalui uang.

Jelasnya praktik ini sangat merusak dan berbahaya. Sebab, itu melanggar asas-asas demokrasi dan mengancam integritas pemilihan umum tentunya.

Dalam sistem politik demokrasi yang sekarang dianut oleh negara ini, partisipasi warga negara dalam proses pemilihan umum merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang.

Partisipasi ini seharusnya dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka, dengan prinsip persamaan dan kebebasan dalam menentukan pilihan namun, dalam praktiknya banyak sekali calon atau bisa jadi partai yang memanfaatkan uang untuk memenangkan suatu pemilihan.

Sudah menjadi rahasia umum di kabupaten Kaimana sendiri banyak sekali calon-calon yang menggunakan uang untuk mendapatkan suara lebih. Seharusnya secara langsung masyarakat dapat menilai (jika cerdas) bahwa praktik ini merupakan strategi kotor yang kasarnya membeli harga diri manusia tersebut.

Dalam negara demokrasi seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk memimpin dan masuk ke dalam struktur pemerintahan, sehingga orang-orang yang mencalonkan diri sebagai DPRD dan Bupati serta wakilnya merupakan pelayan masyarakat.

Mengapa? Karena tugas mereka untuk menyejahterakan rakyat dan jika rakyat sengsara maka mereka gagal dalam tugas mereka. Sehingga praktik money politic ini merupakan bentuk dari penghinaan terhadap masyarakat.

Dari penggambaran sedikit di atas pembaca sudah tahu bahwa praktik money politic sangat merusak dan merugikan demokrasi. Praktik ini memiliki banyak sekali dampak negatif.

Pertama, pemilih menjadi tidak bebas dalam menentukan pilihan. Mereka akan cenderung memilih calon yang memberikan uang atau mengikuti keinginan dari pihak pemberi uang, bukan karena pertimbangan program dan kualitas calon itu sendiri.

Kedua, praktik money politic mengancam integritas pemilihan umum. Hal ini karena praktik ini menimbulkan korupsi dalam dunia politik dan berdampak pada kebijakan publik yang tidak adil dan merata.

Banyak dana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat malah terpakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan masih banyak lagi. Jika penulis paparkan semua di sini artikel ini terlalu panjang untuk dimuat.

Untuk mencegah strategi kotor ini dipakai pada pemilu 2024, tentunya sebagai masyarakat harus sadar akan pentingnya integritas pemilihan umum. Dan, juga sadar sebagai pribadi yang memiliki harga diri.

Namun hal ini sebetulnya tidak terlepas dari kondisi para pemilih, dapat dikatakan bahwa ada beberapa temuan di lapangan bahwasanya adanya korban money politic disebabkan oleh Kurangnya pemahaman dan juga kondisi finansial yang dimiliki pemilih.

Sehingga dalam keadaan tersebut ada beberapa pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut, dengan iming-iming akan aman dalam lima tahun ke depan mereka dengan gampangnya tertipu oleh bisikan iblis-iblis politisi. Pada akhirnya individulah yang menentukan seperti apakah dia, yang benar-benar ingin jujur atau menjadi perwakilan iblis-iblis di dunia.

Setelah mengetahui seluruh dinamika serta permasalahan di Kabupaten Kaimana, coba kita balik merefleksi judul artikel ini, “mencari perwakilan rakyat yang ideal” tepatnya dalam konteks pada pembahasan ini ialah kabupaten Kaimana, untuk mendapat “wakil rakyat yang ideal”.

Tentunya beban ini diberatkan kepada para calon-calon tersebut, apakah mereka secara pribadi telah mencapai kata siap atau hanya sekedar ikut ramai. Pada titik ini masyarakatlah yang memiliki kunci terakhir, mana sosok yang pantas untuk mewakili suara-suara mereka di sana.