Jurus Kilat Update Google Maps

Kedeputian I. Foto: Bukan Remahan Rengginang.

Kekhawatiran itu hampir terwujud. Seminggu sebelum musim mudik 2018 tiba, jalan tol dan fasilitas yang baru itu belum dapat diakses masyarakat secara digital melalui Google Maps. Aplikasi yang menjadi rujukan masyarakat untuk petunjuk jalan ini belum mendeteksi jalan Tol Trans Jawa.

Saya, yang diinstruksikan untuk mencari jalan keluar, putar otak. Seorang kawan saya telepon. Namanya Steven Tannason, Strategic Partnership Development Manager Google, di Singapura. Saya menceritakan progres terbaru pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

Presiden Joko Widodo cukup bangga dengan beroperasinya jalan tol baru, solusi andalan pemerintah untuk memperlancar arus mudik menjelang lebaran yang selalu diwarnai momok kemacetan saban tahun.

Saya meminta bantuan Steve untuk mempercepat proses memperbarui data sehingga jalan tol baru bisa muncul di Google Maps. Steve bersedia. “Okay, I’ll help you and make it as my priority,” katanya di ujung telepon ketika itu.

Yes, saya bersorak dalam hati, “Proses kami percepat dari seminggu jadi tiga hari,” syaratnya, data harus diserahkan berformat keyhole markup language (kml), yaitu format yang biasanya dipakai untuk visualisasi data geospasial.

Jawaban Steve membuat saya lega. Saya segera menghubungi otoritas jalan tol untuk mengumpulkan data-data yang perlu diperbarui di Google Maps. Ternyata, tak mudah mengumpulkan data dari instansi pemerintah, meskipun permintaan datang dari KSP. Berbagai instansi saling lempar jawaban.

Dalam satu instansi, saya bahkan harus mondar-mandir ke tiga unit berbeda untuk mendapatkan data. Dua hari berjibaku akhirnya data terkumpul sudah. Namun, format data yang saya dapatkan berupa format excel, pdf, dan slide presentasi. Jelas, ini tak sesuai syarat dari Google.

Robertus Theodore Foto: Dok: Bukan Remahan Rengginang.

Saya tak patah semangat. Ada yang ahli menangani data peta dalam tim saya. Segera saya minta tim agar mengubah data-data dari otoritas jalan tol ke format KML yang diminta Google. Tim bekerja siang dan malam, untuk mengejar target terselesaikannya digitalisasi data tersebut.

Kerja keras ini berbuah manis. Atas bantuan Google, sehari sebelum masa mudik dimulai, 11 ruas tol baru, 3.500 fasilitas kesehatan, puluhan rest area, serta berbagai fasilitas penunjang mudik lainnya berhasil dipastikan sudah ter-update di Google Maps.

Hasil kerja panjang ini tambah melegakan saat saya mendengar cerita paman saya yang memanfaatkan aplikasi Google Maps dalam perjalanan mudiknya Bandung-Semarang melewati Tol Trans Jawa.

Saya tersenyum dan merasakan kepuasaan mendengar cerita paman. Itu artinya, pekerjaan saya dan tim di Kantor Staf Presiden bisa dinikmati oleh jutaan pemudik lainnya.

Atas pengalaman itu, saya lebih mudah mengindeks jalan tol yang baru diresmikan Presiden tahun 2019 di peta digital Google maps. Bahkan, kami tidak sekadar mengindeks ruas baru, namun juga mengindeks strategi pengaturan lalu lintas arus mudik berupa contra-flow hingga pengalihan arus.

Seorang jurnalis mengatakan kepada saya pada 2019 bahwa Google Maps lebih cepat dalam mengindeks jalan tol yang baru dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Keren, bro. Cepet banget update-nya,” kata jurnalis itu.

Kunci sukses kolaborasi peta digital untuk mudik ini adalah tersedianya berbagai data dari semua pihak pemangku kepentingan. Sebenarnya, ini bukan hanya untuk urusan infrastruktur, tapi juga untuk sektor-sektor lain.

Masalahnya, belum semua instansi pemerintah sadar akan tata kelola data. Saya sering menghadapi permasalahan ketiadaan data saat meminta kepada kementerian dan atau lembaga.

Sulitnya mengakses data dan kualitas data yang timpang menjadi momok bagi pengambil kebijakan. Dampak buruknya akan merugikan kepentingan publik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk merumuskan jalan keluar melalui program 'Satu Data Indonesia'.

'Satu Data Indonesia' adalah inisiatif untuk perbaikan tata kelola data pemerintah. Tujuannya menghasilkan satu rujukan data yang akurat untuk pengambilan kebijakan. Agar kebijakan publik benar-benar bersandar pada data, bukan sekadar pada selera.

Kesadaran memperbaiki data sudah dimulai sejak 2016. Pemerintah membentuk tim lintas kementerian atau lembaga untuk merumuskan 'Satu Data Indonesia'.

Saya bersama tim mulai menyusun cetak biru regulasi, melakukan pilot project, dan mengembangkan prototipe teknologinya. Tidak hanya ke dalam pemerintah, saya berkolaborasi melibatkan pihak eksternal. Perbaikan data tak bisa dipikul pemerintah sendiri, perlu dukungan banyak pihak untuk menciptakan ekosistem data yang sehat di Indonesia.

Kerja keras banyak pihak dalam mewujudkan data yang berkualitas disadari betul oleh Presiden Joko Widodo. Untuk memudahkan proyek besar ini, Presiden meneken Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada Juni 2019. Perpres ini adalah obat mujarab agar data tidak compang-camping, mudah diakses, dan mampu melahirkan kebijakan yang jitu.