Gubernur Papua Usul Pemekaran 7 Provinsi

7 wilayah adat di tanah Papua. (Dok: Papuabaratnews.co)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Gubernur Papua, Lukas Enembe memberikan saran kepada pemerintah pusat, jika Papua akan dimekarkan, sebaiknya dilakukan menjadi 7 provinsi sekaligus.

Kata Lukas, 7 provinsi dapat disesuaikan dengan 7 wilayah adat yang tersebar di Papua dan Papua Barat.

“Provinsi Papua ada 5 wilayah adat dan 2 wilayah adat di Papua Barat dengan status otonomi khusus bagi masing-masing provinsi,” jelasnya, dalam keterangan pers, Minggu (15/9).

Ke-7 wilayah adat yang dimaksud adalah 5 wilayah adat di Provinsi Papua yakni wilayah tabi atau Mamta terdiri dari Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi , Memberamo Raya dan Keerom.

Lalu wilayah adat Saireri meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen dan Nabire. Kemudian wilayah Meepago meliputi Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire dan Mimika bagian pegunungan.

Kemudian wilayah adat Anim HA terletak di Papua Selatan, meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

Serta wilayah adat Lapagomeliputi Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Pucak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah dan Tolikara.

Sementara untuk dua wilayah adat di Provinsi Papua Barat meliputi wilayah adat Domberai meliputi Kabupaten Sorong, Manokwari, Bintuni, Teluk Wondama, Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan dan Tambrauw dan wilayah adat Bomberai meliputi kabupaten Fakfak, Mimika dan Kaimana.

Sementara itu Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan sepakat dengan adanya pemekaran bagi tanah Papua. Menurutnya, pemekaran sebagai upaya percepatan pembangunan daerah.

“Dari dulu, saya salah satu orang yang mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB), termasuk pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang sampai saat ini masih tunda, karena kebijakan moratorium di pusat,” jelasnya. (Katharina)