news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Polda Papua Petakan Potensi Konflik 2023

Konten Media Partner
5 Januari 2023 16:07 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Polda Papua Petakan Potensi Konflik 2023
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Polda Papua memprediksi pada 2023, potensi konflik masih terjadi di Bumi Cenderawasih. Salah satunya aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berada di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Mimika dan Yahukimo.
ADVERTISEMENT
Polda Papua mengeklaim KKB masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat khususnya pendatang.
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri menjelaskan masih eksisnya KKB yang melakukan aksi bersenjata di beberapa daerah dan aksi Politik KKP (KNPB dan ULMWP) di sejumlah daerah di Papua berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan kamtibmas.
"Aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan KKB. Termasuk kepala daerah harus tampil di depan, agar masyarakat tidak merasa canggung terlibat dalam kegiatan kepolisian," jelas Fakhiri, saat Refleksi Akhir Tahun Polda Papua yang digelar belum lama ini.

Pemekaran Papua dan Konflik

Termasuk adanya pemekaran Papua atau daerah otonomi baru (DOB) pada 3 provinsi baru di Papua dimungkinkan akan memunculkan potensi konflik yang perlu diantisipasi antara masyarakat yang pro DOB dan kelompok masyarakat yang kontra DOB.
ADVERTISEMENT
"Tuntutan penolakan otonomi khusus (otsus), pemekaran Papua dan penanganan masalah pelanggaran HAM di Papua, serta permintaan referendum dari sebagian masyarakat dan simpatisan Papua merdeka masih akan terjadi pada 2023," katanya.
Potensi konflik juga bisa terjadi pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 antar pasangan calon (paslon) maupun dengan pihak penyelenggara Pemilu.
"Polda Papua memaksimalkan upaya pendekatan yang lebih humanis, yang diharapkan bisa menjawab berbagai permasalahan yang selama ini kerap menjadi faktor pemicu terjadinya gangguan keamanan di tengah masyarakat," jelasnya.