Kebijakan Pangan Prabowo Gibran

Tantangan dan Peluang Swasembada Pangan Kedepan

Pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih akan diselenggarakan pada 20 Oktober 2024. Prabowo-Gibran menempatkan pangan sebagai program strategis dalam Visi Asta Cita tahun 2024-2029. Terkhusus untuk petani, nelayan, dan masyarakat perdesaan lainnya. Karena sebagai negara agraris, fokus utama pembangunan dititikberatkan di Kawasan perdesaan. Momentum Hari Pangan 16 Oktober 2024, mengingatkan kita pada pidato Bung Karno, bahwa masalah pangan adalah masalah Hidup dan mati suatu Bangsa, oleh karena itu masalah pangan tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai kebutuhan primer, melainkan lebih luas dari itu sebagai simbol kemandirian dan alat pertahanan Negara.

Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke sawah di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023). Sumber: ANTARA

Kebijakan Pangan Prabowo-Gibran selama lima Tahun kedepan menggambarkan ke arah mana pembangunan pertanian dan perdesaan akan dibawa. Hal terdebut dituangkan pada butir Asta Cita kedua, sebagai upaya bersama Menuju Indonesia Maju. Prabowo-Gibran memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Swasembada Pangan

Swasembada Pangan merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri. Asta Cita tentu melanjutkan dan menyempurnakan Visi Nawa Cita dan Visi Indonesia Maju yang telah digagas dan dijalankan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014. Prabowo-Gibran memulai dengan meneruskan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas, sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Pelaksanaan Reforma Agraria 9 juta hektare dan penyelesaian konflik agraria yang sudah berjalan satu dasawarsa ini dijadikan pijakan awal. Karena agraria bagi masyarakat desa merupakan pondasi alat produksi.

Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) gurem atau dengan kepemilikan dibawah 0,5 ha pada sepuluh Tahun terakhir meningkat. Berdasarkan sensus tani 2013 ada 14,2 Juta RTUP Gurem. Angka ini naik di tahun 2023 jadi 16,8 Juta. Sementara untuk RTUP Pengguna Lahan naik dari 25,7 Juta pada 2013, menjadi 27,7 Juta pada 2023, angka tersebut menunjukkan bahwa Rumah Tangga Usaha Pertanian (RUTP) rentan mengalami kemiskinan. Prabowo-Gibran akan fokus pada pengurangan petani gurem agar menjadi petani pengguna lahan sebagai salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan.

Strategi dan taktik Prabowo-Gibran yakni dengan merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari. Program ini untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pelaksanaan ini tentu mempertimbangkan kelestarian alam dan menempatkan masyarakat sekitar sebagai subjek, bukan objek dari kebijakan. Karena itu secara bersamaan, dilakukan rehabilitasi terhadap hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP (Public Private People Partnership) dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat.

Tidak hanya di kawasan hutan atau areal sekitar, namun juga merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Prabowo-Gibran tak akan memunggungi lautan. Kedaulatan pangan dipastikan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut (marine aquaculture) dan perikanan budidaya pantai (coastal aquaculture), serta perikanan laut dalam (deep see fishing). Pada bagian 8 Program Hasil Terbaik Cepat Poin 3 Asta Cita, revitalisasi tanah pertanian dilakukan dengan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Prabowo-Gibran menargetkan tambahan 4 juta hektar luas panen tanaman pangan sampai dengan tahun 2029 mendatang.

Setelah alat produksi dipastikan tidak timpang, dalam kurun waktu lima tahun kedepan produktivitas pertanian akan ditopang melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian. Atas dasar itu, Prabowo-Gibran melanjutkan dan menyempurnakan kawasan sentra dan program produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.

Jaminan Faktor Produksi

Kawasan sentra produksi pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani, untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen, dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani. Pupuk didapatkan dengan memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk bio. Dalam hal pengendalian hama terpadu (PHT), Asta Cita menempatkannya sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio. Pupuk bio atau alami ini digunakan untuk peralihan pertanian kimia ke pertanian organic/alami secara bertahap. Berdasarkan 17 Program Prioritas, Prabowo-Gibran menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.

Petani dan masyarakat perdesaan juga didukung dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian. Pemeritahan kedepan akan mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha. Pada Asta Cita yang memuat 8 Program Hasil Terbaik Cepat Poin 5, program Kredit Usaha Tani-Perternakan akan dijalankan untuk mendukung modernisasi model bisnis pertanian. Hal ini digalakan meliputi tata niaga agribisnis dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi.

Pemerintah akan menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen. Sehingga tata kelola impor pangan pokok dan utama berjalan lebih efektif dan optimal, serta tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya. Karena itu, petani tidak ditinggalkan sendiri, para pihak dilibatkan oleh pemeritnah untuk menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN holding pangan ID FOOD. Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi BAPANAS, BULOG, bersama BUMN holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya. Program-program di BUMN lainnya, universitas, dan lembaga penelitian juga diperkuat dalam bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.

Pemuda-Pemudi Bertani

Menurut data BPS, selama satu dekade ini, petani yang berusia 45 tahun keatas mendominasi dengan presentase 67,86 persen. Sementara petani dibawah 45 tahun hanya 32,14 persen. Karena itu untuk meningkatkan minat petani muda dibutuhkan konsep ekonomi yang tidak memunggungi perdesaan. Petani, nelayan, peternak, dan masyarakat desa secara sosial-ekonomi direvitalisasi dan diperkuat dengan peran Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi sebagai manifestasi dari demokrasi ekonomi dan lembaga ekonomi yang berwatak kekeluargaan merupakan pelaksanaan dari mandat Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasar rakyat juga akan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi, termasuk daya beli masyarakat desa. Pasar rakyat disangga dengan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita 3: Meningkatkan Lapangan Kerja dan Mendorong Industri Kreatif.

Dari segi pemenuhan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) pemerintahan yang akan datang akan menerapkan program makan bergizi gratis sebagai Langkah nyata dan dapat dirasakan langsung untuk mengatasi persoalan Stunting (Tengkes). Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka Stunting Nasional Tahun 2023 sebesar 21,5 persen atau turun 0,1 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar 21,6 persen, meski trennya menurun namun angka ini masih jauh dari target penurunan stunting Tahun 2024 sebesar 14 persen. Pada 8 Program Hasil Terbaik Cepat Poin 1, pemberian makan bergizi gratis dan susu di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Bahan pangan yang akan digunakan untuk program ini berasal dari keluarga petani dan produksi pertanian dalam negeri.

Tingginya angka Stunting (Tengkes) ini tentu berkaitan dengan ketidakberdayaan keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan primer yang Sehat, bergizi dan seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia berada pada garis kemiskinan. Data BPS, Pada Maret 2024 menunjukkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 0,83%, turun 0,29% dari Maret 2023 yang sebesar 1,12%. Angka ini merupakan yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Situasi dan kondisi agraria menjadi faktor yang menyebabkan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 menyebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,22 juta orang atau sekitar 9,03 persen persen dari total penduduk. Dari angka tersebut yang harus menjadi perhatian adalah besarnya jumlah penduduk miskin di perdesaan. BPS menyebut angka kemiskinan paling banyak tersebar di wilayah perdesaan sebanyak 13,58 juta orang, sementara di wilayah perkotaan berjumlah 11,64 juta orang. Salah satu faktor yang melatari hal itu karena masih terjadi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah yang dialami petani dan masyarakat di perdesaan. Demikian juga harga bahan pangan terkhusus beras yang menjadi penyumbang terbesar dari garis kemiskinan.

Tanggal 20 Oktober 2024 akan tercatat didalam sejarah bahwa harapan para wong cilik, petani, Nelayan, para pedagang Kecil, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia lainnya berada pada genggaman Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran. Pemuda Tani Indonesia akan terlibat, mengawal, dan memastikan Asta Cita untuk petani dan masyrakat desa berjalan sesuai harapan. Swasembada Pangan beserta program-program yang telah disampaikan diatas, diyakini akan membawa kemerdekaan petani dan masyarakat desa. Tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kerja bersama antar pihak sangat menentukan. Termasuk aktor utama dari kebijakan yakni petani, nelayan, peternak, dan masyarakat desa. Dengan demikian pada tahun 2029 kelak, kita semua sebagai bangsa memiliki pijakan kokoh dalam sektor pertanian untuk menyongsong Indonesia emas Tahun 2045.

Penulis: Suroyo, Sekretaris Jenderal Pemuda Tani Indonesia