Drone di ASEAN: Simbol Ketakutan Baru di Langit Kawasan
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2023.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Catlyn Elza Nugraha tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi langit ASEAN, dengung drone di ASEAN kini terdengar bukan hanya dari komunitas penerbangan mini, melainkan dari markas militer.
Negara-negara anggota ASEAN tengah memperkuat kemampuan militernya dengan teknologi tanpa awak. Malaysia, misalnya, baru saja menandatangani kontrak pembelian drone tempur Bayraktar TB2 dari Turki, yang dijadwalkan tiba pada 2026. Langkah ini diikuti oleh Indonesia, yang mengembangkan Elang Hitam drone buatan dalam negeri pertama dengan kemampuan serangan dan pengintaian jarak jauh.
Teknologi ini seolah menjanjikan modernisasi dan efisiensi militer. Namun, di balik kemajuan itu muncul dilema baru: setiap negara yang memperkuat pertahanan udara justru menimbulkan rasa curiga bagi tetangganya.
Ketika satu negara membeli drone tempur, negara lain merasa perlu melakukan hal yang sama agar tidak tertinggal.
Inilah yang disebut dalam teori hubungan internasional sebagai security dilemma, ketika upaya meningkatkan keamanan justru menciptakan ketidakamanan baru bagi pihak lain.
Drone di ASEAN: Dari Modernisasi ke Ketegangan
Kawasan ini sedang mengalami perlombaan senjata senyap.
Menurut laporan Reuters (Mei 2025), belanja militer Asia meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan fokus pada pengembangan Unmanned Aerial Vehicles (UAV) dan sistem pertahanan udara.
Namun, tidak semua negara punya kemampuan yang sama. Singapura dan Vietnam melaju lebih cepat dalam penguasaan teknologi drone, sementara Laos dan Kamboja masih bergantung pada impor.
Kesenjangan ini menciptakan asimetri kekuatan baru di ASEAN. Negara-negara yang memiliki drone canggih dapat melakukan pengawasan lintas batas tanpa harus melibatkan pasukan konvensional. Di sisi lain, negara yang belum memiliki sistem serupa merasa terancam, meski tidak ada ancaman nyata.
Inilah paradoks drone di ASEAN, teknologi yang dimaksudkan untuk pertahanan justru bisa memperdalam ketidakpercayaan regional.
Sebagaimana dijelaskan oleh Barry Buzan dalam konsep security complex, keamanan di satu negara di kawasan saling terhubung dan bergantung.
Jika satu negara memperkuat pertahanannya tanpa koordinasi, maka seluruh kawasan bisa terdampak.
Kondisi ini terlihat jelas di ASEAN, di mana langkah Indonesia atau Malaysia untuk memperkuat sistem pertahanan udara langsung memicu diskusi strategis di Filipina dan Thailand.
Risiko Ketakutan Tanpa Suara
Ketakutan ini bersifat senyap tapi nyata. Drone bisa terbang tinggi tanpa terdeteksi radar, melakukan pengintaian terhadap wilayah perbatasan, bahkan mengumpulkan data strategis tanpa izin.
Dalam konteks diplomasi regional, hal itu bisa dianggap provokatif.
Sebuah laporan The Diplomat menyebutkan bahwa pengoperasian drone militer di kawasan maritim sering kali menyebabkan “grey zone conflict” ketegangan yang tidak sampai ke perang terbuka, tapi cukup untuk menurunkan kepercayaan antarnegara.
Selain itu, ada risiko ketergantungan teknologi.
Sebagian besar drone di ASEAN berasal dari pemasok luar seperti Turki, Israel, dan Tiongkok, yang artinya negara-negara kawasan berisiko masuk ke dalam “perang pengaruh” antara kekuatan besar.
Ketika teknologi pertahanan diimpor, hubungan politik pun ikut terikat menciptakan lapisan baru dalam security dilemma ASEAN: ketakutan internal sekaligus ketergantungan eksternal.
Apa yang Bisa Dilakukan ASEAN terhadap Isu Drone di ASEAN?
ASEAN tidak bisa menutup mata terhadap fenomena ini.
Jika organisasi ini ingin tetap relevan sebagai komunitas keamanan regional, maka diperlukan kerangka kerja kolektif tentang penggunaan drone militer.
Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain:
Transparansi pertahanan. Negara anggota wajib melaporkan jumlah, jenis, dan tujuan penggunaan drone mereka kepada ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM).
Membentuk ASEAN Drone Dialogue. Forum tahunan untuk bertukar data dan membahas tata kelola teknologi militer baru di kawasan.
Menyusun Kode Etik Regional. Aturan penggunaan drone di wilayah udara dan laut agar tidak menimbulkan insiden diplomatik.
Mendorong kolaborasi riset antarnegara. Misalnya melalui kerja sama antara universitas pertahanan dan lembaga teknologi di ASEAN untuk mengembangkan drone lokal berorientasi keamanan maritim dan kemanusiaan.
Langkah-langkah ini penting agar drone tidak lagi menjadi simbol ketakutan, tetapi alat kerja sama yang memperkuat rasa saling percaya antaranggota ASEAN.
Di masa depan, perang mungkin tidak lagi dimulai dengan letusan senjata, tetapi dengan dengungan drone di langit. ASEAN kini dihadapkan pada ujian besar: bagaimana menyeimbangkan kemajuan teknologi pertahanan dengan kepercayaan antarnegara. Tanpa transparansi dan kerja sama, drone di ASEAN hanya akan memperluas jarak politik antaranggota, padahal seharusnya menjadi simbol kolaborasi menuju keamanan bersama.
Catlyn Elza Nugraha, mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.