10 Sungai di Maluku Utara Rawan Banjir
PerbesarBalai Wilayah Sungai Maluku Utara mencatat, ada 10 sungai rawan banjir di wilayah Maluku Utara (Malut). Olehnya itu, pihak mereka merencanakan pengendalian banjir di 10 sungai tersebut pada tahun ini.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut Bebi Hendrawibawa mengungkapkan, 10 sungai rawan banjir tersebut di antaranya adalah:
Sungai Kobe dan Wairoro di Halmahera Tengah
Sungai Momoi, Dua, Oboi, dan Meja di Halmahera Timur
Sungai Mitra di Pulau Morotai
serta Sungai Katana dan Yaro di Halmahera Utara.
Menurut Bebi, Sungai Tiabo di Halmahera Utara (Halut), yang meluap baru-baru ini hingga menghancurkan jalan penghubung justru tak masuk kategori sungai rawan banjir. Ia baru dikategorikan rawan banjir jika jembatan di atas sungai terendam saat banjir melanda.
“Itu kan karena air ‘belok’, dan ada material pohon yang hanyut sehingga mengenai akses jalan. Pohon utuh, yang artinya jatuh dengan sendirinya akibat daya ikat tanahnya tidak kuat lagi atau catchment area-nya relatif gundul. Dan suangi-sungai yang ada di Maluku Utara ini rata-rata belum punya tanggul penahan banjir. Harusnya sungai, ada bantaran, baru dibangun tanggul banjir,” ujarnya, Senin (25/1).
Bebi bilang, tahun ini BWS Malut akan melakukan Survei Investigasi Desain (SID) yang akan menghasilkan dokumen perencanaan pengendalian banjir. Sebab sejauh ini sebagian besar sungai rawan banjir di Malut belum punya dokumen tersebut.
“Jadi saat kita menurunkan dana, dari APBN maupun non-APBN, tidak bisa serta merta turun. Harus ada perencanaan, namanya gimana, baru bisa keluar,” kata Bebi.
Ia menjelaskan, pengendalian banjir di Malut sebagian besar terkendala pembebasan lahan di sekitar sungai. Sebab alokasi anggaran yang diusulkan baru akan diakomodir jika lahan telah dibebaskan.
Namun sejauh ini, Pemerintah Daerah belum aktif berinisiatif membebaskan lahan untuk pembuatan tanggul penahan banjir.
“Kalau kita tunggu tanahnya bebas, kapan dana turun? Padahal kita harus sharing, dana fisiknya BWS, dana pembebasan lahannya Pemda yang tanggulangi,” ungkapnya.
“Kami tidak mau dana sudah turun, tender sudah selesai, tapi kontraktor tidak bisa kerja gara-gara tanah belum dibebaskan,” cetusnya.
Bebi memaparkan, banjir terjadi karena dua faktor. Faktor perubahan catchment area dan faktor manusia. Dia mencontohkan, di Weda, Halmahera Tengah, ada penggalian tambang batuan yang memblokade aliran sungai. Alhasil, saat turun hujan air pasti meluap ke permukiman warga.
“Tapi setelah kita diskusi dengan Bupati Halteng, beliau menyadari bahwa masyarakat kita masih sangat butuh edukasi untuk menjaga alam,” imbuhnya.
Perencanaan pengendalian banjir, kata Bebi, diutamakan untuk sungai-sungai yang dekat permukiman warga. Ia mencontohkan lagi, saat banjir di Kao Barat, Halut kemarin, aliran air termasuk lemah namun banyak warga terdampak sebab sungai terletak di dekat permukiman padat penduduk.
“Jadi dari 10 sungai rawan banjir itu akan dipilah-pilah mana yang harus didahulukan,” tukasnya.
Ia menambahkan, Kamis (28/1) besok Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wetipo akan datang ke Malut. Ia berharap Pemda memanfaatkan itu untuk menyampaikan kebutuhan masing-masing.
“Jika PAD terbatas, kebutuhan yang tidak bisa ditangani Pemda langsung lemparkan ke Pempus, mumpung besok Wamen datang,” tandas Bebi.