974 Pegawai Tidak Tetap di Pemkot Ternate Akan Diberhentikan
PerbesarPemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, akan merumahkan 974 pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota. Kebijakan itu, karena kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Hasyim Daeng Barang, Pj Wali Kota Ternate mengatakan, ia telah melakukan rapat dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam rapat tersebut, katanya, terungkap besar anggaran belanja untuk PTT.
“Saya pikir 3.540 honorer itu sudah termasuk dengan tenaga buruh sapu dan pengangkut sampah. Ternyata di luar dari itu,” ungkap Hasyim, saat diwawancarai di Kantor Wali Kota, Senin (5/4).
"Jadi saya rasa ini pemborosan, karena justru lebih besar jumlah PTT dibandingkan PNS," kata Hasyim.
Hasyim bilang, jumlah PNS di Pemkot Ternate sebanyak 4.000 orang. Sementara honorer 3.540 orang, belum ditambah tenaga kesehatan dan petugas kebersihan.
"Karena dilaporkan dalam rapat bahwa hampir 75 persen didominasi oleh tenaga honorer dan PTT," tambahnya.
Karena itu, Hasyim memutuskan PTT yang diangkat tahun 2020 bakal diberhentikan alias tidak diperpanjang lagi kontraknya tahun ini.
"Karena untuk pembayaran gaji PTT dalam tiga bulan saja mencapai Rp 7 miliar," terangnya.
Hasyim juga menyayangkan adanya pengangkatan PTT baru.
“Saya bingung, saat ini untuk CPNS 2020 saja belum diangkat, kenapa tidak fokus itu? Ini malah angkat PTT yang baru. Jadi saat ini yang diberhentikan itu untuk pengangkatan PTT di 2020, sebanyak 974 dulu lah," papar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Malut ini.
Ia mengaku akan membentuk tim yang diketuai Asisten III bersama staf ahli untuk mendata nama-nama para PTT. Paling lambat Rabu (7/4) besok kebijakan tersebut sudah dieksekusi.
"Saya minta Rabu pagi nama-nama sudah ada di meja kerja saya untuk pemberhentian. Gaji mereka dihentikan di bulan April, yang sudah terlanjur bayar ya sudah tidak apa-apa, karena kita butuh penghematan," tandas Hasyim.
---
Yunita Kaunar