Bangunan Kantor Bupati Morotai Retak dan Terancam Ambruk Ketika Gempa

Dek atap kantor bupati Morotai yang retak. Foto: Irjan Rahaguna

Bangunan Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mulai mengkhawatirkan. Pasalnya, selain plafon yang baru saja ambruk pekan lalu dan ada atap yang bocor, dek atap lantai 4 ternyata mulai retak. Kekhawatiran muncul lantaran Morotai sendiri merupakan wilayah rawan gempa bumi.

Informasi yang dihimpun, sejak awal diresmikan terdapat sekitar enam ruang yang tak bisa difungsikan karena sering tergenang air hujan. Air masuk melalui atap yang bocor.

Pemerintah Daerah pun terus berupaya membenahi setiap ruangan, hingga saat ini proses pekerjaan masih terus berlangsung.

Atap dek Kantor Bupati Pulau Morotai. Foto: Irjan Rhaguna

Meski begitu, bocornya atap gedung ini belum bisa diselesaikan. Akibatnya, enam OPD yang ruangan kantornya berada di bagian tengah gedung plafonnya mulai rusak.

Pada Kamis (15/10) kemarin, para pegawai dibuat panik dengan ambruknya plafon ruangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Beruntung tak ada korban jiwa. Namun semenjak kejadian tersebut, para pegawai mengaku takut berkantor.

Pantauan pada Minggu (18/10), atap tengah gedung kantor bupati ternyata sudah rusak. Bahkan terdapat lengkungan di bagian dek atap gedung yang membuat air tidak bisa mengalir keluar dan masuk melalui sela-sela gedung yang retak.

Kantor Bupati Pulau Morotai. Foto: Irjan Rahaguna

Mirisnya lagi, sebagian dinding atap gedung bagian tengah kantor bupati di lantai 4 sudah retak dan sangat berbahaya.

"Ini kalau tidak secepatnya diperbaiki terus kalau terjadi gempa atap ini bisa ambruk," kata Mas'ud, salah satu tukang yang rencananya akan memperbaiki atap gedung tersebut.

Mas'ud bilang, atap gedung kantor ini harus dibongkar semua, karena kondisinya sangat berbahaya.

"Konstruksi bangunan ini dibuat asal-asalan, dan campuran semennya banyak campuran pasir makanya tidak kuat. Itu dindingnya banyak yang retak," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pulau Morotai Ramlan yang dikonfirmasi menjelaskan, bangunan kantor bupati dibangun sejak tahun 2014. Perusahan serta kontraktornya tidak diketahui PU sebab dokumen kontraknya entah kemana.

"Gedung ini kan awalnya dibangun untuk kantor DPRD, jadi pengelolaannya melekat di DPRD. Kita Dinas PU hanya dipakai sebagai PPK untuk pengawasan saja. Sementara PPK-nya saat ini sudah tidak lagi di dinas. Nanti di tahun 2016 baru dialihkan ke kita. Jadi kontraknya juga kita sudah tidak tahu di mana," jelas Ramlan, Senin (19/10).

Ramlan bilang, proses perbaikan gedung dimulai hari ini. "Kemarin itu hujan jadi tukangnya tidak berani naik, tapi hari Senin sudah mulai kerja. Akan dibongkar semua atapnya ini karena sudah tidak layak. Kita perbaiki ulang," tandasnya.

---

Irjan Rahaguna