Biaya Selangit Paket Depo Pelni Rute Tol Laut Maluku Utara

Kapal tol laut Logistik Nusantara 5 di Pelabuhan Galela, Halmahera Utara, Maluku Utara. Foto: Nurkholis Lamaau/cermat

Biaya paket depo PT Sarana Bandar Nasional (SBN)--anak usaha PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)--dalam program tol laut tergolong tinggi.

Bahkan, setelah pajak penambahan nilai (PPN) naik 11 persen pada 1 April 2022, biaya paket depo PT SBN melambung di atas PT Pelayaran Tempuran Mas (Temas).

PT PELNI sendiri melayani beberapa kabupaten dan kota di Maluku Utara, di antaranya Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai, Jailolo, Halmahera Barat, Galela, Halmahera Utara, Maba, Halmahera Timur, dan Weda, Halmahera Tengah.

Sedangkan PT Temas melayani wilayah Maluku di antaranya Dobo, Saumlaki, Namlea. Untuk wilayah Papua meliputi Merauke, Agats, Timika, Wasior, Nabire, Serui, dan Sorong.

Penelusuran cermat, skema bisnis itu melekat pada kegiatan stuffing. Kegiatan stuffing umumnya dilakukan di luar, atau langsung di pabrik barang.

Kapal tol laut Logistik Nusantara 5 menurunkan kontainer di Pelabuhan Trikora, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Foto: Nurkholis Lamaau/cermat

Sedangkan stuffing dalam di depo milik PELNI, atau masing-masing perusahaan swasta seperti Temas. Di situlah biaya stuffing dalam dan luar antara PELNI dan Temas memiliki selisih yang signifikan.

Sebelumnya, Temas mematok paket depo cukup tinggi. Misalnya rute Surabaya - Dobo, Maluku. Untuk stuffing luar Rp 3.386.000. Sedangkan stuffing dalam Rp 3.886.000.

Sementara, wilayah Merauke, Agats, hingga Timika di angka Rp 5 juta-an. Kini, Temas mematok stuffing dalam Rp 1.150.000 dan stuffing luar Rp 360.455.

Jika dihitung dengan beberapa item, total biaya stuffing dalam Rp 1.600.000. Sedangkan PELNI di angka Rp 2-3 juta-an. Rp 1.600.000 yang diberlakukan Temas dapat dilihat pada grafis di bawah ini:

Grafis biaya tambahan pada tahap stuffing luar maupun dalam paket depo PT Pelayaran Tempuran Mas. Desain: Nurkholis Lamaau/cermat

Kepala Cabang PT SBN Surabaya, Suharno, mengatakan biaya paket depo, baik luar maupun dalam sudah termasuk biaya Terminal Handling Charge (THC).

"Itu juga ada acuannya, enggak sembarang saya tentukan tarif," ucap Suharno kepada cermat pada Sabtu, (18/2).

THC adalah biaya yang dikenakan oleh pihak pelayaran dalam mengelola kontainer di terminal peti kemas, yang dihitung per-unit kontainer.

Tapi Suharno menyebut cargo handling tidak disubsidi pemerintah. "Viure bisnis," katanya. "Hanya stevedoring yang disubsidi."

Tapi kegiatan yang tidak disubsidi, kata Suharno, tetap disupport SBN. "Ada kontainer, bahkan kadang kita bawa alat ke daerah tujuan," tuturnya.

Dengan begitu, biaya di pelabuhan muat hingga bongkar terhitung satu tarif. "Jadi misalnya di Jailolo, itu tidak boleh memungut biaya lagi," jelasnya.

Suharno mengaku tidak tahu berapa biaya subsidi stevedoring. "Karena saya masih baru, belum lama," katanya beralasan.

Skema bisnis yang dimainkan SBN, kata Suharno, sudah diketahui oleh Kementerian Perhubungan. "Karena cargo handling di luar kementerian," katanya.

Elias Muhammad Zein, salah satu Shippers di Jailolo, mengungkapkan dalam pengiriman barang balik ke Surabaya masih dikenakan biaya THC.

"Dalam surat keputusan Direksi SBN sebesar Rp 900.000 sekian. Tapi yang ditagih Rp 1.960.829," ucap Elias. "Pak Rio dari SBN Ternate yang nagih."

Seharusnya, kata Elias, muatan balik tidak boleh dipungut lagi. "Karena sudah disubsidi sebesar Rp 1.600.000," ujarnya.

Kalaupun ada pungutan biaya THC hingga subsidi pada stevedoring, menurut Elias, sarana dan prasarana di dermaga harus memadai.

"Sebab alat yang mereka bawa dari Surabaya seperti forklift itu tidak gratis, kami bayar itu," ungkap Elias.

Sedangkan di Jailolo, dari depo ke kapal hanya berjarak sekitar 50 meter. "Masa satu unit kontainer angkut ke kapal dengan jarak segitu Rp 1 jutaan," ucapnya.

Bahkan di Maba, kegiatan pembongkaran langsung di atas dermaga. Tidak ada doring ke depo. "Tapi masih ditagih Rp 1.830.393," ungkapnya.

Di Pulau Morotai, biaya stuffing dalam untuk muatan balik Rp 1.300.000. "Itu sudah termasuk upah buruh," ucap Dewi Mar'ah, salah satu Shippers di Morotai.

Dewi yang juga menangani Shippers di Maba, menyebut biaya Shippers sudah ditentukan lewat online. "Rp 5 juta lebih," katanya.

Kemudian jatah ekspedisi kurang lebih Rp 500.000. "Itu sudah ditentukan, jadi kita enggak bisa ambil lebih," ujar Dewi.

Dewi mengakui sarana dan prasarana di Dermaga Maba serba terbatas. "Beda dengan Morotai yang lengkap," katanya.

"Jadi setahu saya, stuffing dalam tidak ada biaya. Paling upah pembenahan sekitar Rp 350.000," ucap Dewi menambahkan.

"Tugas Kami Hanya Bongkar Muat Kontainer"

Kepala SBN Ternate, Rio Wibowo, menjelaskan kewenangan mereka sebagai perusahaan bongkar muat (PBM) yang ditunjuk oleh SBN hanya dari lambung kapal ke depo.

"Begitu juga sebaliknya," ucap Rio dengan area kerja Kota Ternate, Kota Ambon, Maluku, dan Kalimantan Selatan.

Soal biaya THC, Rio mengaku tidak tahu. Karena paket depo, baik dalam maupun luar adalah kewenangan Shippers.

Tapi di Malut, kata Rio, hampir semuanya stuffing dalam. "Karena Shippers tidak punya gudang," katanya.

Apalagi bobot truk tronton berkisar 10-15 ton ditambah kontainer 15-18 ton. "Bayangkan, apa jadinya kabel-kabel dan kondisi jalan," tuturnya.

Kembali ditanya biaya THC untuk muatan balik, Rio menegaskan, "tugas kami hanya bongkar muat kontainer."

Paket depo antara PT Sarana Bandar Nasional--anak usaha PT PELNI--dengan PT Pelayaran Tempuran Mas (Temas) dalam program Tol Laut. Desain: Asrul Abdurrahim/diolah dari berbagai sumber

Tapi menurut Rio, biaya stuffing dalam biasanya bervariasi. "Karena Shippers nego dengan pemilik barang," ucapnya.

cermat memperoleh salinan tarif THC berdasarkan surat Dirops & PU PT SBN Nomor: 005/SBN/DIROPS/07.VI/2021.

Untuk trayek T-10 dengan Kapal Logistik Nusantara 5 rute Tidore - Surabaya sebesar Rp 2,229,691, Morotai - Surabaya Rp 2,103,246.

Kemudian Galela - Surabaya sebesar Rp 1,830,391, Maba - Surabaya Rp 2,229,691, dan Weda - Surabaya Rp 2,229,691.

Pada trayek T-15 dengan Kapal Logistik Nusantara 3 rute Jailolo - Surabaya sebesar Rp 1,960,829. Sedangkan Morotai - Surabaya Rp 2,103,246.

Tarif tersebut belum termasuk biaya pengurusan oleh jasa pengurusan transportasi (JPT), dan stuffing di masing-masing pelabuhan.

Dalam salinan itu tertera nama Fihir--lengkap dengan nomor kontak--jika mau mengkonfirmasi soal pembayaran THC.

Fihir yang saat ini menjabat sebagai Pengawas SBN Ternate, mengaku urusan pembayaran adalah kewenangan ekspedisi.

"Kami di SBN cuma tagih bongkar muat," ucap Fihir kepada cermat. "Setahu saya Rp 5 jutaan dan itu sama semua."

Hanya Kontrak dengan PELNI, Bukan SBN

Menanggapi biaya paket depo PELNI, Kasubdit III Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Pujo Kurnianto, mengatakan pihaknya tidak berkontrak dengan SBN.

"Kami kontrak kapalnya. Jadi soal perlakuan di gudang atau depo saya enggak tahu itu," ujar Pujo kepada cermat.

Menurutnya, mahal dan murahnya paket stuffing tergantung pelayanan setiap depo. "Mungkin itu bisnis SBN, saya enggak tahu," katanya.

Karena tak berkontrak dengan SBN, Dirjen Perhubungan Laut tak bisa berbuat banyak. "Karena kami hanya kontrak dengan Pelni," tegasnya.

Kapal tol laut Logistik Nusantara 5 di Pelabuhan Galela, Halmahera Utara, Maluku Utara. Foto: Nurkholis Lamaau/cermat

Pujo hanya menyarankan pelaku usaha mencari pelayanan yang terbaik dan termurah. "Karena itu (paket depo) tidak disubsidi," tandasnya.

Kendati begitu, Kemenhub berencana menggelar focus group discussion (FGD) pada Selasa, (28/2) di Tanggerang, Jawa Barat.

"Nanti kami undang operator, SBN, untuk menjelaskan mekanisme biaya yang timbul di lapangan seperti apa," jelasnya.

Mestinya, kata Pujo, setiap kenaikan tarif disampaikan ke penyelenggara pelabuhan. "Dan itu harus disepakati bersama," katanya.

Dalam FGD nanti, selain tarif paket depo, akan dibahas beberapa masalah yang muncul di lapangan. Terutama trayek T-10 dan T-15. "Trayek itu butuh perhatian khusus," tandasnya.

General Manager Operation PT Temas, Iwan Hernawan, menjelaskan dalam program tol laut, hanya uang tambang dan stevedoring yang disubsidi.

"Untuk uang tambang, customer bayar sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 282 tahun 2020," jelas Iwan kepada cermat, Sabtu (25/2).

Iwan bilang, selisih dengan harga komersial itulah yang diberikan oleh Kemenhub ke PT Temas. "Dan itu berbeda-beda," katanya.

Sedangkan stevedoring, karena sudah disubsidi oleh pemerintah, maka PT Temas tidak lagi menagih ke customer.

Itu pula yang membuat PT Temas memangkas beberapa item pada paket deponya, yang selama ini ditetapkan dalam tarif komersial.

"Jadi sudah kami hitung supaya bagaimana bisa efisien, sehingga akhirnya kami tetapkan harga paket segitu," ujarnya.

Artinya, kegiatan yang tidak penting dihilangkan. "Jadi tarif itu benar-benar efisien," tambahnya.

Dalam stevedoring, muatan balik pun sudah tidak ditagih lagi. Bahkan ketika kontainer diserahkan ke consignee atau pemilik barang.

"Nanti kegiatan stripping ya paling biaya buruh. Tapi itu sudah di luar item tol laut," jelasnya.